2 September, Sosialisasi KUR Perumahan Perdana, Lokasi di Jawa Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosialiasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan perdana akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat pada 2 September 2025 mendatang.

Bahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun akan mengumpulkan 2.000 orang, mulai dari kontraktor, pengembang, toko bangunan, dan lain sebagainya, saat sosalisasi tersebut.

Baca juga: Sosialisasi Perdana KUR Perumahan Digelar 28 Agustus 2025 di Jakarta

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengutarakan hal ini usai bertemu dengan dua menteri lainnya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (27/8/2025).

"Tanggal 2 September di Bandung, kemudian menyusul ke Pemda (Pemprov) Jakarta. Di Bandung ternyata dengan Pemda. Saya sudah bicara tadi pagi dengan Pak Gubernur, dia akan mengumpulkan minimal 2.000 orang," jelas Ara.

Alasan Jawa Barat Sorotan Utama

Ara sebelumnya menjelaskan, pilihan untuk memprioritaskan Jawa Barat dalam sosialisasi ini bukan tanpa alasan.

Wilayah ini memiliki jumlah kontraktor dan pengembang terbesar di Indonesia, menjadikannya lahan subur untuk programme KUR Perumahan.

"Tentu yang paling terbesar itu di Jawa Barat, karena banyak kontraktor di Jawa Barat," tambahnya.

Selain sosialisasi KUR Perumahan, Ara juga mengungkapkan sebuah terobosan baru yang sedang diupayakan kementeriannya.

Dia berharap, akan ada skema pembiayaan baru yang memungkinkan pihak swasta turut berperan dalam memberikan subsidi rumah, sebuah langkah yang selama ini didominasi oleh negara.

"Doakan kami. Saya lagi berdoa dan bekerja keras. Semoga ada pembiayaan rumah subsidi, tapi yang diakomodasi swasta," ungkapnya.

Jika terobosan ini berhasil, skema pembiayaan perumahan di Indonesia akan mengalami perubahan signifikan, membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan sektor swasta.

"Kita berusaha. Skema ini hampir mirip atau mendekati atau sama dengan programme perumahan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ada sekarang," katanya.

Baca juga: Bakal Sosialisasikan KUR Perumahan Masif, Ara: Tunggu Tanggal Mainnya

FLPP Swasta

Ide FLPP Swasta muncul dari kesadaran bahwa kebutuhan perumahan bagi rakyat jauh melampaui kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meskipun pemerintah telah menaikkan kuota rumah subsidi hingga 350.000 portion per tahun, dan menargetkan 500.000 portion pada tahun 2026, angka ini masih belum cukup untuk mengatasi backlog perumahan yang mencapai jutaan.

"Selama ini, pembiayaan subsidi dibayarkan oleh negara. Kami sedang berupaya agar ada pihak swasta yang bersedia," ujar Ara.

Dia menambahkan, konsep ini adalah terobosan baru yang akan melengkapi program-program yang sudah ada, seperti KPR subsidi dengan bunga rendah dan penghapusan berbagai pungutan (Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)).

Meskipun masih dalam tahap penjajakan, Ara optimistis bahwa programme ini dapat berhasil.

Baca juga: Plafon KUR Perumahan: Pengembang Rp 5 Miliar, Masyarakat Rp 500 Juta

Dia telah berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk pengembang properti dan perbankan besar.

Para pengusaha ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki semangat berbagi dan berkontribusi untuk membantu masyarakat kecil.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!