4.531 Personel Gabungan Polri-TNI Dikerahkan Kawal Demo 28 Agustus 2025

Liputan6.com, Jakarta - Ribuan personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa pada Kamis 28 Agustus 2025. Di Jakarta, massa akan dipusatkan di Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Gedung DPR RI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebut, ada 4.531 personel TNI-Polri yang akan diterjunkan mengawal demo buruh tersebut.

Ada pun, kata dia, rinciannya 2.174 personel dari Polda Metro Jaya, 1.725 dari pasukan BKO terdiri dari TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel Polres jajaran.

"Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa," ujar Ade Ary dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).

Dia mengatakan, Polda Metro Jaya turut menyiapkan rekayasa lalu lintas, namun sifatnya situasional.

"Jika massa yang hadir cukup banyak dan menggunakan ruas jalan depan DPR, maka arus lalu lintas akan dialihkan. Namun bila masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat lain, maka tidak dilakukan pengalihan," ucap Ade Ary.

Menurut dia, skenario juga disiapkan jika massa demo 28 Agustus 2025 nekat masuk ke Tol Dalam Kota. Kendaraan akan dialihkan keluar lewat exit depan Polda, exit Tegal Parang, atau exit Slipi.

"Jika terjadi kepadatan atau gangguan di tol, kami akan mengeluarkan kendaraan di exit tol depan Polda, di exit Tegal Parang, serta dari arah barat di exit Slipi. Hal ini untuk menjaga keselamatan pengguna jalan," terang Ade Ary.

Ade Ary mengimbau buruh tetap tertib, jangan sampai anarkis apalagi memaksakan diri masuk ke ruas tol.

"Kami mohon kepada para buruh untuk menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi dengan damai, sesuai aturan. Jangan sampai ada tindakan anarkis yang justru merugikan," kata dia.

Sejumlah peristiwa mewarnai demo di depan gedung DPR RI, kemarin yang mempertanyakan gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang melebihi Rp100 juta. Sebuah mobil hancur jadi sasaran amukan massa akibat ngebut, ugal-ugalan, hingga menabrak pengendara moto...

Ade Ary juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas potensi ketidaknyamanan akibat rekayasa lalu lintas yang mungkin diberlakukan.

"Kami memohon maaf jika nanti ada pengalihan arus lalu lintas yang menimbulkan ketidaknyamanan. Langkah ini semata-mata untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran bersama," tutup dia.

Ade Ary mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif dan selalu mengikuti informasi terkini arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, aksi demo buruh akan kembali digelar. Ribuan pekerja dari berbagai daerah dijadwalkan menggelar Demo Buruh 28 Agustus 2025, memusatkan aksinya di Gedung DPR. Gerakan ini dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyoroti isu-isu krusial terkait kesejahteraan pekerja.

Demo buruh yang diberi nama gerakan HOSTUM ini dijadwalkan berlangsung serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025 pukul 10.15 WIB di depan Gedung DPR.

Tidak hanya di ibu kota, demonstrasi serupa juga akan digelar di berbagai kota besar dan kawasan industri di seluruh Indonesia. Para buruh menyuarakan enam tuntutan utama yang dianggap mendesak untuk segera diatasi oleh pemerintah dan parlemen.

Aksi ratusan ribu buruh ini serempak di seluruh Indonesia dinamakan aksi damai penyampaian aspirasi untuk menyuarakan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%.

"Sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja, kenaikan upah minimum mulai dibahas secara intensif baik di Dewan Pengupahan Nasional maupun di Dewan Pengupahan Daerah pada bulan September hingga Oktober dan ditetapkan oleh Gubernur pada bulan November," ujar Said Iqbal.

Aksi ini akan diikuti oleh ribuan buruh dari Jabodetabek yang datang ke DPR RI, serta aksi serentak puluhan ribu buruh di daerah-daerah Indonesia. Isu utama yang diusung adalah:

1. Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

2. Stop PHK: Bentuk Satgas PHK

3. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Hapus pajak pesangon, Hapus pajak THR, Hapus pajak JHT, Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

4. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi.

6. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029

Aksi ini akan dipimpin langsung oleh Presiden KSPI, Said Iqbal, bersama para pimpinan serikat pekerja nasional.

Pada Kamis, 28 Agustus 2025, ribuan buruh dari berbagai penjuru Indonesia akan serentak menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.

Pusat pergerakan massa di Jakarta akan berada di Gedung DPR, menjadi simbol penyampaian aspirasi langsung kepada pembuat kebijakan. Aksi ini merupakan kelanjutan dari perjuangan panjang buruh menuntut hak-hak normatif mereka.

Selain di Jakarta, gelombang Demo Buruh 28 Agustus 2025 juga akan menyebar ke berbagai daerah. Kota-kota industri seperti Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Serang, dan Bandung akan menjadi titik fokus di Jawa Barat.

Sementara itu, di luar Jawa, aksi serupa direncanakan di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Batam, hingga Jayapura, menunjukkan skala nasional dari gerakan ini.

Di wilayah-wilayah tersebut, massa buruh akan memusatkan aksinya di kantor Gubernur, Bupati, Walikota, serta kantor DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tuntutan mereka didengar oleh pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat lokal. Keserentakan aksi ini diharapkan dapat memberikan tekanan yang lebih kuat terhadap pemerintah.

Aksi nasional Demo Buruh 28 Agustus 2025 ini secara resmi dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).