Anggota DPR Cecar Kepala BPS soal Pertumbuhan Ekonomi

DATA pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dipertanyakan oleh sejumlah anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rapat, para perwakilan fraksi meminta penjelasan kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti soal laporan tersebut.

Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana meminta klarifikasi BPS soal angka pertumbuhan yang diperdebatkan oleh banyak pengamat ekonomi. “Ada kritik dari para ekonom untuk meminta BPS menjelaskan lebih gamblang cara menghitung pertumbuhan ekonomi secara transparan bagaimana?” kata dia dalam rapat Selasa malam, 26 Agustus 2025.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Fraksi Golkar Juliyatmono juga meminta penjelasan BPS. Ia tak habis pikir pertumbuhan ekonomi kuartal II terkerek naik di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit. “Karena kenyataannya orang merasakan agak susah, tapi bertumbuh seperti ini,” ujarnya.

DPR, kata Juliyatmono, perlu penjelasan dari BPS karena para legislator butuh menjelaskan kepada publik metodologi singkat penghitungan pertumbuhan. “Di mana posisi pertumbuhan itu yang paling sentral, misalnya.”

Pertanyaan juga muncul dari Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra La Tinro La Tunrung. Menurut dia, publikasi BPS soal pertumbuhan ekonomi menimbulkan keraguan karena sejumlah lembaga ekonomi memprediksi ekonomi RI triwulan kedua tak bakal mencapai 5 persen.

Setiap survei yang dilakukan, kata dia, pasti ada margin error. wajar terjadi perbedaan karena ada margin error. “Tetapi kalau melihat angka-angka pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh BPS, dibandingkan dengan yang lain, kita menambahkan positive minus, margin error itu tidak bisa sama,” ucapnya.

Menurut dia, proyeksi sejumlah lembaga tak ada yang hasilnya hampir sama dengan perhitungan BPS. “Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang salah? Jangan sampai, karena ada keinginan-keinginan yang lain, sehingga terjadilah kesalahan dan fatalnya,” ucapnya.

Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Badan Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengaudit information pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS). Celios menilai ada indikasi perbedaan antara pertumbuhan ekonomi 5,12 persen dengan kondisi riil perekonomian.

Permintaan disampaikan Celios lewat surat permohonan penyelidikan kepada lembaga statistik PPB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan tujuan mereka adalah untuk menjaga kredibilitas information BPS. Karena information tersebut selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum. 

“Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang information pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 yang sebesar 5,12 persen year connected year,” ucap Bhima lewat keterangan resmi Jumat, 8 Agustus 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Selasa, 19 Agustus 2025 mengatakan tak mengubah metode penghitungan pertumbuhan ekonomi. Ia hanya menyatakan information yang digunakan lebih lengkap. “Sehingga kualitas penghitungan makin baik dan akurat.”