Anggota DPR: Penguatan Sektor Pangan Harusnya Berdayakan Petani, Bukan TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai programme ketahanan pangan sebaiknya difokuskan pada pemberdayaan petani dan pengembangan teknologi pertanian, bukan dialihkan ke struktur militer di TNI.

Hal ini disampaikan Daniel menanggapi rencana pemerintah membentuk 500 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), yang salah satunya bertugas mempercepat programme prioritas nasional di bidang pangan.

“Penguatan sektor pertanian seharusnya difokuskan pada pemberdayaan petani, modernisasi sistem distribusi, peningkatan produktivitas lahan, serta pengembangan teknologi pertanian. Urusan ketahanan pangan sebaiknya jangan dialihkan ke struktur militer,” kata Daniel Johan dalam siaran pers, Selasa (26/8/2025).

Baca juga: Lemhannas Yakin Batalyon Teritorial Pembangunan Akan Percepat Realisasi Program Prioritas Pemerintah

Menurut Daniel, ketahanan pangan adalah ranah dari kementerian teknis, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, maupun BUMN bidang pangan yang berkompeten dalam hal produksi, distribusi, dan stabilisasi harga.

Oleh karena itu, pendekatan pembangunan pangan harus berbasis pada masyarakat, dengan menyasar langsung kelompok tani, nelayan, dan peternak.

"Pendekatan pembangunan pangan harus berbasis masyarakat dan menyasar langsung pada kelompok tani, nelayan, dan peternak agar manfaatnya nyata dan berkelanjutan," kata Daniel.

Baca juga: Prabowo Resmikan 20 Brigade dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan, Ini Sebarannya

Politikus PKB itu pun menyarankan agar keberadaan kompi pertanian, perikanan, dan peternakan yang dijalankan militer cukup difungsikan sebagai perpanjangan tangan kementerian teknis.

Daniel berpandangan, peran itu dapat dijalankan melalui koordinasi programme pembangunan desa, penyuluhan pertanian, pendampingan teknologi, hingga penguatan kapasitas lokal.

“Dengan mekanisme ini, programme ketahanan pangan akan lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis partisipasi masyarakat,” kata dia.

Baca juga: Kemenkeu Disebut Komitmen Dukung Anggaran Pembangunan 500 Batalyon Teritorial Pembangunan

Daniel menambahkan, pendekatan sipil juga akan memungkinkan pengawasan anggaran yang lebih transparan, memiliki tolok ukur kinerja yang jelas, serta mendukung kesinambungan programme jangka panjang.

“Sehingga pembangunan sektor pangan benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kedaulatan pangan nasional,” kata Daniel.

Dia juga mendorong pemerintah agar lebih baik memperkuat sinergi antara kementerian teknis dan pemerintah daerah.

Baca juga: 2 Batalyon Teritorial Pembangunan Didirikan di Jawa Tengah, di Mana Saja?

Misalnya, dengan mendorong programme inovatif berbasis desa, pengembangan agribisnis lokal, serta penguatan lembaga ketahanan pangan masyarakat.

“Dengan demikian, ketahanan pangan dapat dicapai tanpa perlu menambah struktur militer, sekaligus memperkuat kapasitas sipil yang lebih berkelanjutan dan inklusif,” ujar Daniel.

500 batalyon teritorial pembangunan

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengungkapkan people pembangunan sebanyak 500 BTP dalam waktu lima tahun.