Badan Otorita Pantura, Lembaga Baru Tangani Banjir Rob di Pantura Jawa

1 day ago 1

Tugas utama Badan Otorita Pantura, seperti dijelaskan Prasetyo adalah merancang hingga mengelola proyek pembangunan tanggul laut di pesisir utara Jawa

27 Agustus 2025 | 18.10 WIB

Kendaraan bermotor yang didominasi pemudik melaju perlahan menembus jalan raya pantura Demak KM Surabaya-Semarang yang terendam limpahan aerial laut ke daratan (rob) di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 6 April 2025. Antara/Aji Styawan

Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Otorita Pantai Utara atau Badan Otorita Pantura Jawa guna mengelola pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

Badan ini berperan penting dalam melindungi wilayah pesisir dari banjir rob dan penurunan muka tanah. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

“Untuk melindungi hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir Pantai Utara," ucap Prasetyo di Istana Negara pada Senin, 25 Agustus 2025.

Tugas Utama dan Urgensi Badan Otorita Pantura

Tugas utama Badan Otorita Pantura, seperti dijelaskan Prasetyo, adalah merancang hingga mengelola proyek pembangunan tanggul laut di pesisir utara Jawa. Data menunjukkan, setiap tahun permukaan tanah di kawasan tersebut terus mengalami penurunan, sementara banjir rob hampir menjadi kejadian rutin di beberapa wilayah. Padahal, sekitar 20 juta warga tinggal di pesisir Pantura, seperti yang dikutip dari Antara, 25 Agustus 2025.

Struktur dan Kepemimpinan

Kepala Negara menunjuk Darwin Trisna Djajawinata sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan secara resmi melantik Darwin bersama Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan tersebut di Istana Negara, bersamaan dengan pelantikan sejumlah pejabat lain pada hari yang sama. Darwin Trisna mewakili unsur Danantara, sedangkan Suhajar Diantoro, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, ditunjuk untuk mewakili pemerintah dalam badan ini.

Prasetyo menjelaskan penunjukan dua wakil kepala tersebut berdasarkan alasan teknis, bukan karena tafsir politik. Ia melanjutkan, disebabkan pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa berkaitan erat dengan investasi, maka diperlukan satu perwakilan dari unsur Danantara. Sementara itu, satu perwakilan lainnya berasal dari pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, mengingat proyek ini melibatkan koordinasi di lima provinsi di Pulau Jawa.

Prasetyo juga menambahkan, keberadaan Badan Otorita Pantura ini diharapkan dapat mempercepat penanganan banjir rob sekaligus melindungi jutaan warga yang tinggal di pesisir pantai utara Jawa. Kepemimpinan badan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 76/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, yang disahkan dan diumumkan secara resmi pada hari pelantikan tersebut.

Latar Belakang Pembentukan

Dalam kesempatan terpisah, Prabowo menyampaikan pemerintahannya akan segera memulai proyek pembangunan tanggul laut yang telah tertunda selama tiga dekade. Proyek yang akan dijalankan ini membentang dari pesisir Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan panjang mencapai sekitar 500 kilometer. Ia membayangkan biaya yang dibutuhkan mencapai sekitar 80 miliar dolar AS.

Prabowo juga menjelaskan, pembangunan tanggul di wilayah sekitar Teluk Jakarta saja diperkirakan memerlukan waktu antara delapan hingga sepuluh tahun, sedangkan secara keseluruhan, pembangunan seluruh jaringan tanggul laut bisa memakan waktu antara 15 hingga 20 tahun.

Meski proyek ini bersifat jangka panjang, Prabowo menilai hal tersebut bukanlah masalah. “Ada pepatah kuno ‘perjalanan 1000 kilometer dimulai oleh satu langkah’. Kita akan segera mulai itu,” ungkapnya.

Sebagai tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara dari Jakarta hingga Semarang. Prioritas ini diberikan karena banjir rob di wilayah tersebut telah mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat pesisir.

Lebih lanjut, Prabowo terbuka terhadap keterlibatan capitalist asing dalam proyek Giant Sea Wall tersebut. Untuk pembangunan tanggul laut di Pantura Jakarta, diperkirakan membutuhkan dana sekitar 8 hingga 10 miliar dolar AS. Meski begitu, pemerintah tidak bersikap pasif menunggu modal tersebut dan lebih memilih memanfaatkan kekuatan dan sumber daya yang ada secara mandiri.