BTN Desak Bunga KPR Subsidi Naik, Ara: Apakah Bijak di Tengah Kondisi Sekarang?

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdebatan hangat tentang nasib pembiayaan perumahan subsidi kembali bergulir.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengeluhkan tingginya beban suku bunga yang harus mereka tanggung dan mendesak pemerintah untuk menaikkan bunga KPR subsidi menjadi 7 persen.

Baca juga: BTN Sebut Bunga SMF Mahal, Dirut Ananta Buka Suara

Namun, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan tegas menyatakan bahwa langkah tersebut tidak bijak di tengah kondisi ekonomi yang sulit bagi masyarakat.

Keluhan BTN ini muncul dari curahan hati Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI.

Nixon menyampaikan bahwa BTN, sebagai slope terbesar yang menyalurkan KPR subsidi, merasakan tekanan berat akibat selisih suku bunga yang harus mereka tanggung.

Baca juga: BTN Desak Pemerintah Hapus Pungutan dan Biaya yang Bebani Rumah Subsidi

Saat ini, bunga KPR bersubsidi ditetapkan sebesar 5 persen, sementara biaya dana yang harus ditanggung slope terus meningkat.

Menurut Nixon, kenaikan bunga menjadi 7 persen adalah salah satu solusi untuk memastikan keberlanjutan bisnis bank, terutama di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Ara Ajak Diskusi, Prioritaskan Rakyat

Menanggapi desakan tersebut, Ara gmenegaskan bahwa keputusan menaikkan suku bunga KPR subsidi bukanlah perkara sepele.

Ia menggarisbawahi pentingnya melihat situasi secara utuh, dengan mempertimbangkan dampak langsungnya terhadap rakyat kecil.

Baca juga: Mengapa BCA Mau Membiayai KPR Rumah Subsidi?

"Kita perlu diskusikan secara mendalam, apakah tepat, apakah bijak menaikkan suku bunga di situasi seperti sekarang," ujar Ara, Selasa (26/8/2025).

Ara menekankan bahwa pemerintah harus memprioritaskan kepentingan konsumen, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sangat membutuhkan KPR subsidi.

Menurutnya, di tengah tantangan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, menaikkan bunga KPR akan menambah beban finansial masyarakat dan berpotensi mematikan impian mereka untuk memiliki rumah.

Ia juga membuka opsi untuk mencari alternatif lain. "Apakah ada alternatif lain? Kita harus diskusikan secara mendalam," tambahnya.

Kompetisi Sehat Jadi Kunci

Lebih lanjut, Ara menyinggung soal potensi masuknya slope swasta dalam penyaluran KPR subsidi.

Ia menganalogikan situasi ini dengan liberalisasi industri penerbangan yang dulu hanya dikuasai oleh Garuda Indonesia, kemudian muncul maskapai lain seperti Lion Air.