Demo Buruh 28 Agustus di DPR, KRL Siapkan Rekayasa Pola Operasi di Jalur Tanah Abang–Palmerah

Liputan6.com, Jakarta - KAI Commuter bakal melakukan rekayasa perjalanan di lintas Tanah Abang–Palmerah pada Kamis (28/8/2025). Rekayasa jalur tersebut buntut rencana Demo Buruh 28 Agustus 2025, yang memusatkan aksinya di Gedung DPR. 

“Sebagai antisipasi perjalanan Commuter Line dari rencana aksi penyampaian aspirasi massa di wilayah Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 28 Agustus 2025. KAI Commuter akan melakukan rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line Rangkasbitung jika kondisi di lintas jalur rel antara Tanah Abang - Palmerah tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta api,” demikian pengumuman resmi KAI Commuter dikutip dari akun X resmi @CommuterLine, Rabu (27/8/2025).

KAI Commuter menyebut, warga bisa memilih stasiun alternatif yakni Stasiun Kebayoran untuk perjalanan kereta menuju Rangkasbitung.

“Stasiun alternatif keberangkatan selain Stasiun Palmerah #RekanCommuters dapat berangkat dari Stasiun Kebayoran,” demikian kutipan KAI Commuter.

Sebelumnya, Aksi demo buruh akan kembali digelar. Ribuan pekerja dari berbagai daerah dijadwalkan menggelar Demo Buruh 28 Agustus 2025, dan memusatkan aksinya di Gedung DPR. Gerakan ini dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyoroti isu-isu krusial terkait kesejahteraan pekerja.

Demo buruh yang diberi nama gerakan HOSTUM ini dijadwalkan berlangsung serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025 pukul 10.15 WIB di depan Gedung DPR.

Tidak hanya di ibu kota, demonstrasi serupa juga akan digelar di berbagai kota besar dan kawasan industri di seluruh Indonesia. Para buruh menyuarakan enam tuntutan utama yang dianggap mendesak untuk segera diatasi oleh pemerintah dan parlemen.

Aksi ratusan ribu buruh ini serempak di seluruh Indonesia dinamakan aksi damai penyampaian aspirasi untuk menyuarakan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%.

“Sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja, kenaikan upah minimum mulai dibahas secara intensif baik di Dewan Pengupahan Nasional maupun di Dewan Pengupahan Daerah pada bulan September hingga Oktober dan ditetapkan oleh Gubernur pada bulan November,” ujar Said Iqbal.

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan, skenario rekayasa arus lalu lintas sudah disiapkan, namun pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional tergantung jumlah massa yang hadir.

"Untuk konsep pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, ini konsepnya masih sama, jadi silakan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum ya, diatur oleh undang-undang," kata Komarudin saat dihubungi, Rabu (27/8/2025).

Komarudin mengatakan, rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Bila massa demo bisa berbagi ruas jalan dengan pengguna jalan lain, maka arus lalu lintas tetap berjalan normal. Namun jika massa sampai memakan badan jalan, maka akan dilakukan pengalihan arus.

"Kalau pun jumlah massa nya banyak, yang mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan, maka kami akan melakukan pengalihan. Jadi sifatnya situasional," ujar dia.