Deretan Pejabat Gunakan Atribut Negara untuk Acara Keluarga, Terbaru Kepala BNPB

Liputan6.com, Jakarta- Penggunaan fasilitas negara oleh pejabat untuk kepentingan pribadi kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menggunakan kop surat BNPB untuk mengundang peserta rapat pernikahan anaknya.

Undangan rapat pernikahan anak Suharyanto berkop BNPB itu viral di media sosial. Dalam undangan itu, tertera waktu rapat pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Rapat digelar di Aula Sutopo Purwo Nugroho Lantai 15 Graha BNPB di Jalan Pramuka Kavling 38, Jakarta Timur. Rapat itu dipimpin Sekretaris Utama BNPB.

"Mengingat pentingnya rapat tersebut, mohon bapak/ibu hadir 30 menit lebih awal dan tidak diwakilkan," tulis undangan yang dikeluarkan pada 11 Agustus 2025 itu.

Selain Suharyanto, ada sejumlah pejabat lain yang menggunakan kop surat resmi kementerian untuk kepentingan pribadi. Mereka adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto menjadi sorotan publik setelah menggunakan kop surat resmi kementerian untuk mengundang tamu dalam acara pribadi.

Acara tersebut merupakan peringatan haul ke-2 ibundanya, Biasmawati, yang digelar pada 22 Oktober 2024 di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Serang, Banten. Undangan ini juga mencantumkan kegiatan syukuran Hari Santri dan tasyakuran atas pelantikan Yandri sebagai menteri.

Surat undangan tersebut menggunakan kop dan stempel resmi Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, serta ditandatangani langsung oleh Yandri Susanto. Undangan ditujukan kepada kepala desa, ketua RT/RW, hingga kader posyandu di wilayah Kramatwatu, Kabupaten Serang.

Tindakan Yandri mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Melalui akun Instagram pribadinya, Mahfud menyatakan bahwa penggunaan atribut resmi kementerian untuk acara pribadi melanggar etika birokrasi.

Dia menekankan bahwa acara keluarga, seperti haul dan syukuran, seharusnya menggunakan undangan pribadi, bukan surat resmi kementerian.

Setelah Yandri, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman ketahuan membuat surat berkop resmi Kementerian UMKM yang meminta dukungan dari beberapa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Eropa untuk mendampingi istrinya, Agustina Hastarini, dalam kunjungan ke beberapa negara Eropa.

Surat tertanggal 30 Juni 2025 itu ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, dan mencantumkan permintaan pendampingan dari KBRI di Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma, Den Haag, serta KJRI di Istanbul.

Maman menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya surat tersebut dan tidak pernah memberikan perintah atau disposisi terkait penerbitannya.

Dia juga menyatakan bahwa seluruh biaya perjalanan istrinya ke Eropa, yang berlangsung dari 30 Juni hingga 14 Juli 2025, ditanggung secara pribadi dan tidak menggunakan dana negara.

Viral di media sosial, surat undangan rapat dengan kop resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membahas pernikahan anak Kepala BNPB, Letjen Suharyanto.

Surat bernomor 402/SU/PR.0103/08/2025 itu ditandatangani Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan mengundang pejabat untuk rapat di kantor BNPB.

Setelah undangan itu viral, BNPB buka suara. Sekretaris Utama BNPB, Rustian mengatakan, undangan tersebut ditujukan untuk panitia pernikahan putri Kepala BNPB.

"Panitia ini ada internalnya BNPB, ada juga di sebagian angkatannya beliau termasuk juga polisinya. Jadi artinya dengan sudah terbentuknya panitia ini maka perlu diadakan rapat pertama kalinya untuk membantu WO (wedding organizer) yang sudah beliau tunjuk," kata Rustian saat jumpa pers seperti dikutip dari transmission youtube resmi milik BNPB, Minggu (24/8/2025).

Rustian melanjutkan, rapat tersebut menjadi kegiatan perdana yang dilaksanakan. Tujuannya, karena banyaknya personel terlibat dalam acara tersebut maka antar panitia perlu duduk bersama untuk saling mengenal.

"Supaya yang interior BNPB bisa kenal dengan panitia-panitia lain yang beliau sudah tunjuk untuk membantu persiapan pernikahan anak beliau ini," jelas Rustian.

Rustian menegaskan, mereka yang ditunjuk sebagai panitia diminta khusus oleh Kepala BNPB untuk membantu kerja dari WO. Caranya, memberikan masukan dan mengonsolidasikan semua seksi yang sudah dibentuk.

Rustian beralasan, Kepala BNPB memiliki waktu yang sibuk dan terbatas karena menjalankan tugas meninjau segala bentuk bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sehingga melalui surat undangan rapat berkop resmi, para pihak bisa dikumpulkan.

"Sehingga waktu itulah bisa dikumpulkan dan di waktu itulah bisa dilaksanakan memakai kop BNPB," kilah Rustian.