Felldy Utama
, Jurnalis-Rabu, 27 Agustus 2025 |19:34 WIB
Kepala BP Haji M Irfan Yusuf atau Gus Irfan (Foto: Dok IMG)
JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Yusuf, angkat bicara terkait penyebutan dirinya oleh Komisi VIII DPR sebagai Menteri Haji dan Umrah. Penyebutan ini muncul setelah RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disahkan menjadi undang-undang.
Gus Irfan menyatakan, penunjukan resmi adalah prerogatif Presiden. "Itu terserah Bapak Presiden kita, siapa yang akan jadi pemimpin Kementerian Haji yang baru ini," ujarnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Kendati Gus Irfan siap menerima amanah apabila ditunjuk memimpin kementerian tersebut. "Kami manut saja, ditugaskan siap, tidak ditugaskan juga siap. Itu prinsip kami," tambahnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama, Kepala BPH, dan Kepala BPKH, Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, menyapa Gus Irfan sebagai menteri, mengingat lembaga yang dipimpinnya telah berubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah pasca pengesahan UU Haji.
Marwan menyampaikan, Menteri Agama Nasaruddin Umar, ke depan tidak lagi mengurusi urusan haji sehingga dapat lebih fokus pada persoalan umat beragama.
"Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji, betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama," ujarnya.
(Arief Setyadi )