Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin, mengusulkan kepada pemerintah pusat membentuk Badan Otorita Pengembangan Madura (BOPM) sebagai lembaga khusus yang berfungsi untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan Pulau Madura.
Syafiuddin menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah memiliki Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) yang dibentuk pasca pembangunan Jembatan Suramadu. Namun, lembaga tersebut resmi dibubarkan pada tahun 2021.
“Sejak BPWS dibubarkan, pembangunan Madura tidak lagi memiliki badan otorita yang fokus dan terintegrasi. Karena itu, kami mendorong pemerintah pusat segera membentuk BOPM agar percepatan pembangunan Madura kembali memiliki arah yang jelas,” ujar Syafiuddin dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).
Menurutnya, keberadaan badan otorita khusus akan memberikan dampak besar bagi masyarakat Madura. Melalui BOPM, pemerintah pusat dapat mengeksekusi berbagai programme strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, hingga peningkatan perekonomian daerah.
“Pulau Madura memiliki potensi besar, baik dari sisi perikanan, pertanian, industri garam, maupun pariwisata. Jika dikelola melalui badan otorita, potensi ini bisa dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Syafiuddin.