Jelang Demo Besar Buruh, KRL dan Busway Menuju Jakarta Mendadak Sepi

Liputan6.com, Jakarta- Buruh dari berbagai wilayah di Indonesia dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran hari ini, Kamis (28/8/2025). Aksi akan dipusatkan di tiga titik, yakni depan Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Gedung DPR RI.

Di tengah ancaman kemacetan akibat aksi tersebut, situasi transportasi menuju Jakarta justru tampak tak biasa. Commuter Line dari Stasiun Cisauk yang biasanya penuh sesak di pagi hari, kini lengang.

"Tadi naik KRL dari Stasiun Cisauk enggak padat. Meski nggak dapat duduk, tapi lumayan sepi," ujar Tiara, seorang pekerja yang rutin pulang-pergi menggunakan KRL.

Menurutnya, biasanya penumpang commuter enactment membludak di jam-jam sibuk. Saking padatnya, tak jarang penumpang terpaksa menunggu kereta berikutnya. Namun hari ini, situasinya berbalik.

Hal serupa juga terjadi di busway rute Ciledug–Jakarta. Setelah naik KRL, Tiara melanjutkan perjalanan dengan autobus TransJakarta.

"Jam padat dari arah Ciledug biasanya ramai, tapi ini sepi. Malah aneh, bisa dapat duduk di jam segitu. Naik kereta jam 07.30, sambung busway jam 08.20, kosong," ungkapnya.

Sementara itu, commuter enactment dari Nambo menuju Jakarta Kota tetap dipenuhi penumpang seperti biasa.

“Sama seperti hari-hari biasa, penumpang tetap padat dan berdesak-desakan,” ujar Ria (33), yang berangkat dari Nambo pukul 6.55 WIB dan tiba di Stasiun Gondangdia sekitar pukul 08.20 WIB.

Namun, suasana berbeda terlihat saat kereta berhenti di Stasiun Manggarai. Biasanya, stasiun ini ramai dipenuhi penumpang yang transit menuju Tanah Abang atau Bekasi, tapi hari ini suasananya jauh lebih lengang.

“Tadi sepi, nggak ada yang berkerumun seperti biasanya,” kata Ria.

Mengantisipasi kepadatan dan kemacetan lalu lintas dampak demo, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta melakukan rekayasa pola operasi untuk sejumlah perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) dari dan ke Stasiun Gambir pada Kamis (28/8/2025).

KAI Daop 1 Jakarta merekayasa pola operasi dengan memberlakukan Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara untuk KA yang dalam kondisi mean tidak berhenti di stasiun tersebut.

"Ada 14 perjalanan kereta api keberangkatan dari Stasiun Gambir dan 4 perjalanan kereta api dengan tujuan akhir Stasiun Gambir, yang Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara," demikian dikutip Liputan6.com dari Instagram resmi milik KAI, @kai121.

KAI mengimbau bagi penumpang kereta api bisa naik dan turun di Stasiun Jatinegara dengan tetap mengacu pada jadwal keberangkatan yang tertera di tiket.

Aksi demo buruh hari ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk di dalamnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Presiden KSPI, Said Iqbal menegaskan, demo buruh hari ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

Salah satu tuntutan yang dibawa buruh dalam demo tersebut yaitu tolak upah murah. Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5%–10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan look resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

"Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5%," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Rabu (27/8/2025).

Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun sejumlah tuntutan utama yang akan disuarakan dalam demo buruh DPR, yaitu:

Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). 'Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.Stop PHK: Bentuk Satgas PHKReformasi Pajak Perburuhan: Naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000 per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi.Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029.