Kisah Korban PSN di Kalimantan dan Merauke

PROYEK Strategis Nasional (PSN) meninggalkan jejak pahit bagi mereka yang terdampak dari proyek ambisius pemerintah ini. Terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidupnya di wilayah sekitaran PSN. Seperti yang dialami oleh Arman, seorang nelayan dari Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang kini harus menghadapi kenyataan pahit akibat proyek ambisius pemerintah tersebut.

Arman menyebut, PSN bukan sekadar proyek pembangunan biasa. Kehadirannya justru menimbulkan ancaman serius terhadap mata pencaharian nelayan. Selama ini, kata dia, para nelayan bergantung pada bagan tancap yang bahan bakunya berasal dari kayu hutan. “Tahun lalu masih ada sekitar 117 bagan, tetapi tahun ini hanya tersisa 50 karena warga kesulitan mendapatkan bahan baku,” ujarnya saat ditemui Tempo di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025.

Arman melanjutkan, akibat adanya PSN di wilayah mereka, hasil tangkapan menurun drastis dan pendapatan mereka ikut terseret, sementara kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi. Ia menegaskan, kondisi ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial. “Kami merasa terpinggirkan. Pembangunan besar ini menguntungkan pihak tertentu, tapi kami yang hidup dari laut dan hutan justru kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.

Kekhawatiran Arman mencerminkan ketakutan banyak warga, profesi nelayan tradisional bisa punah, dan masyarakat pesisir menghadapi krisis ekonomi yang nyata, sementara janji pembangunan tidak pernah sampai ke tangan mereka. Lebih jauh, ia kemudian menuntut pemerintah turun tangan memberikan solusi atas dampak ekonomi yang mereka hadapi. Mereka berharap adanya kebijakan yang tidak hanya berpihak pada industri, tetapi juga melindungi keberlangsungan hidup masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada laut dan hasil hutan.

Nasib serupa juga dialami oleh masyarakat adat di Merauke, Papua Selatan. Ketua Forum Masyarakat Adat Malind Kondi Digoel, Simon Petrus Balagaize, mengatakan kehadiran Proyek Strategis Nasional di sejumlah daerah menimbulkan berbagai persoalan termasuk dampak sosial-ekonomi. Ia menilai, masyarakat lokal justru mengalami penurunan kesejahteraan akibat hilangnya sumber penghidupan akibat hadirnya Proyek Strategis Nasional terutama di kawasan sumber mata pencaharian mereka.

“Dampak sosial ekonominya sangat terasa. Contoh masyarakat Papua, hasil hutannya yang dulu menopang ekonomi lokal kini tidak ada lagi. Hutan dibongkar ribuan hektare, seperti di Merauke seluas 2,2 juta hektare, tapi masyarakat tidak mendapatkan apa-apa,” ujarnya saat ditemui Tempo di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin, 25 Agustus 2025.

Menurutnya, hutan yang dulunya berfungsi sebagai ‘supermarket’ alami bagi warga, tempat mencari ikan, berburu, dan memperoleh bahan pangan kini telah hilang seiring dengan masifnya pembangunan di lokasi PSN. Akibatnya, pola hidup masyarakat berubah drastis. “Sudah satu tahun hutan dibongkar, tapi tidak ditanami padi. Hanya seperempat yang ditanami, itu pun pencitraan. Pendapatan makan dan hidup masyarakat menurun,” ungkapnya.

Ia menambahkan, hilangnya hutan juga membuat masyarakat kehilangan pekerjaan alternatif. Sebagian besar warga yang selama ini menggantungkan hidup pada hasil alam tidak lagi memiliki akses yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kehidupan ekonomi lokal menurun tajam, masyarakat tidak punya pekerjaan lain. Pendapatan dari hutan dan alam yang biasanya menopang hidup mereka kini tidak ada lagi,” katanya.

Lebih jauh, Petrus berharap pemerintah memperhatikan kembali kondisi sosial-ekonomi warga terdampak PSN agar pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi rakyat. “Pemerintah dan Presiden harus memberikan keadilan kepada masyarakat Indonesia,” kata dia.