KPK Telusuri Alur Perintah Pemerasan Sertifikasi K3 yang Libatkan Immanuel Ebenezer

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, kasus pemeresan serifikasi K3 tidak berhenti sampai dengan menetapkan 11 tersangka. Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur, pihaknya tengah menelusuri sumber perintah yang membuat harga dari pengurusan sertifikat melonjak dari Rp275 ribu menjadi Rp6-7 juta.

"Tentu kami akan memperdalam ini, dan terus akan mencari kemana saja uang itu mengalir, di samping itu juga kita sedang mencari perintah, jadi alur perintah dan aliran dana, sementara alur perintah itu apakah dari tingkat apical manajernya atau hanya setingkat dirjen atau di pelaksana," kata Asep kepada awak media di Jakarta seperti dikutip, Selasa (26/8/2025).

Menurut penelusuran penyidik, lanjut Asep, Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) adalah badan usaha yang telah mendapatkan penunjukan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan layanan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Tugasnya, membantu perusahaan dalam menerapkan standar keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Jadi PJK3 ini ada surat penunjukannya nah surat penunjukannya apakah apical manajernya sudah tahu praktek ini (pemerasan) atau tidak?," tutur Asep.

Karenanya, Asep pun tidak menutup kemungkinan jika ada pihak setingkat menteri yang juga dimintai keterangan. Mulai dari epoch Ida Fauziah hingga Yassierli.

"Terkait IF dan Y ini tentunya kita lihat dulu, sekarang sedang diperdalam," Asep menandasi.

KPK mengatakan Immanuel Ebenezer saat menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan mengaku menerima centrifugal terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Setelah kami ke yang bersangkutan, menghampiri ke rumahnya, yang bersangkutan mengakui bahwa menerima motor,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8).

Asep mengatakan, setelah itu KPK menanyakan keberadaan kendaraan tersebut kepada Immanuel Ebenezer.

“Kami tanya, ‘mana motornya?’ Oh, disimpan di tempat putranya. Jadi, disimpan di rumah putranya, ya kami minta supaya itu diantarkan, dan itu diantarkan,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama Irvian Bobby dan 9 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Immanuel disebut menerima uang Rp3 miliar dan satu centrifugal Ducati, yakni dari Irvian Bobby selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025.

Pada tanggal yang sama, Immanuel Ebenezer berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker oleh Presiden.

Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, bukanlah sosok baru di kancah politik Indonesia. Ia dikenal luas sebagai ketua kelompok relawan Jokowi Mania pada masa Pilpres 2019, menunjukkan perannya dalam mendukung kandidat presiden. Pada Pilpres 2024, Immanuel Ebenezer sempat mengumumkan dukungan Jokowi Mania kepada Ganjar Pranowo, sebelum akhirnya beralih mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.

Riwayat politiknya yang dinamis ini menunjukkan kedekatannya dengan berbagai figur politik dan perannya dalam dinamika elektoral. Pengalamannya sebagai relawan dan keterlibatannya dalam kampanye politik telah membentuk citra publiknya sebelum ia menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.