Mendagri Tito Karnavian: Stabilitas Harga Pangan Jadi Fokus Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa menjaga stabilitas harga pangan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan terwujudnya swasembada pangan, sekaligus menjawab harapan masyarakat agar isu pangan mendapat perhatian serius.

Mendagri menyampaikan, Presiden Prabowo memberi perhatian besar pada ketahanan pangan. Bahkan, dalam berbagai kesempatan Presiden menegaskan bahwa programme paling penting yang dijalankan pemerintah adalah mencapai swasembada pangan.

“Bahkan beliau (Presiden) menerjemahkan negara kita, negara yang merdeka, negara yang merdeka dari pangan. Adanya kekuatan pangan yang bisa menghidupi rakyatnya sendiri,” ujar Mendagri saat membuka Gerakan Pangan Murah di Plataran eks-MTQ Tugu Religi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (26/8/2025).

Mendagri menambahkan, komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan terlihat dari meningkatnya produksi beras nasional pada 2024–2025 yang membuat stok di Bulog mencapai lebih dari 4 juta ton. Namun demikian, Mendagri mengingatkan agar persoalan stabilitas harga tetap menjadi fokus, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda.

Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga inflasi agar tetap terkendali pada kisaran angka 1,5 hingga 3,5 persen. Menurutnya, angka tersebut menjadi titik seimbang yang menguntungkan baik konsumen maupun produsen. “Angka ini adalah angka yang menyenangkan konsumen dan menyenangkan produsen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri menyoroti dinamika harga beberapa komoditas yang perlu diintervensi, seperti cabai rawit, bawang merah, dan beras. Pemerintah, katanya, telah menugaskan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan 1,3 juta ton beras dari stok Bulog hingga Desember 2025.

Mendagri turut mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar lebih proaktif dalam memantau perkembangan harga pangan di wilayah masing-masing. Ia menyarankan adanya koordinasi intensif, misalnya melalui forum daring seperti grup WhatsApp yang diikuti kepala dinas terkait, serta penyelenggaraan rapat rutin untuk mencari solusi atas permasalahan pangan di daerah.

“Tapi kalau daerah itu enggak akan terkendali kalau seandainya autopilot. Enggak ada upaya apa-apa. Enggak ada upaya membaca, punya data, dan enggak ada upaya melakukan intervensi. Ya itu autopilot,” tegasnya.