Mensos Gus Ipul Sebut Bansos Digital di Banyuwangi Jadi Langkah Transparansi Penyaluran

Liputan6.com, Jakarta Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan pemerintah akan mulai melakukan uji coba bantuan sosial (bansos) integer pada September 2025 di Kabupaten Banyuwangi. Sebagai aviator task nasional, program ini diarahkan pada bansos yang dikelola Kementerian Sosial.

Inisiatif basos integer ini merupakan langkah awal penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar. Nanti yang mendaftar akan diterima atau ditolak oleh sistem, bukan oleh petugas. Ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” ujar Gus Ipul usai menghadiri Rapat Pleno Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor DEN, Lantai 17, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Gus Ipul mengatakan, jika bansos integer berjalan akan terbuka potensi penghematan anggaran negara hingga Rp14 triliun per tahun. Angka ini hanya untuk bansos yang dikelola Kemensos dengan asumsi masih adanya penerima bansos yang belum tepat sasaran.

“Dengan sistem digital, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Uang negara bisa diselamatkan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” kata Gus Ipul.

Sebagai informasi, penyaluran bansos tidak hanya dikelola Kemensos, tetapi juga banyak kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah. Melalui kebijakan baru ini, proses penyaluran bansos nanti akan diintegrasikan melalui Portal Perlindungan Sosial Nasional yang akan menjadi pusat pendaftaran dan verifikasi penerima bansos.

Dalam skema bansos integer ini, masyarakat akan memiliki akses penuh untuk mendaftarkan dirinya sendiri atau orang lain sebagai calon penerima bansos. Masyarakat bisa mendaftarkan diri secara langsung melalui portal bansos integer dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pendaftaran juga bisa melalui Pendamping PKH. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel, proses pendaftaran dapat dilakukan melalui pendamping PKH yang akan membantu perekaman biometrik. Saat pendaftaran, sistem akan melakukan verifikasi secara otomatis dan menentukan presumption layak atau tidak layak penerima bansos.

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul menyoroti perubahan positif di tengah masyarakat. Saat ini, semakin banyak warga yang secara sukarela mengundurkan diri atau menolak menjadi penerima bansos karena merasa sudah tidak berhak.

“Kesadaran masyarakat kita makin tinggi. Semakin banyak yang secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bansos karena merasa ekonominya sudah lebih baik. Inilah semangat bansos digital: tepat sasaran, transparan, dan partisipatif,” ujar Gus Ipul.

Uji coba bansos integer di Banyuwangi akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sebelum diperluas secara nasional. Pemerintah berharap adanya integrasi information dan proses otomatisasi, bansos dapat disalurkan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien.

(*)