Pemindahan 4 Tahanan Politik di Sorong Ricuh, Diminta Aparat Kedepankan Sikap Persuasif

Liputan6.com, Jakarta Proses pemindahan tahanan politik kasus makar dari Kota Sorong menuju Makassar berubah menjadi kerusuhan warga.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPD yang juga Ketua MPR for Papua, Yorrys Raweyai, menyayangkan terjadinya kerusuhan tersebut. Menurut dia, peran aparat untuk menjaga suasana kondusif sangat diperlukan.

"Tugas aparat adalah memberikan rasa aman agar aspirasi bisa tersampaikan dengan baik," kata dia dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).

"Kapolri sudah dengan tegas menginstruksikan agar aparat mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan profesional dalam menghadapi aksi unjuk rasa," ungkap dia.

Sementara, Sekretaris Jenderal MPR for Papua, Filep Wamafma menuturkan polemik terkait pemindahan tapol seharusnya diselesaikan secara musyawarah, dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

"Harus diselesaikan secara musyawarah, dengan melibatkan seluruh pihak terkait," kata dia.

Proses pemindahan tahanan politik kasus makar dari Kota Sorong menuju Makassar berubah menjadi kerusuhan warga. Kepala Suku Kepulauan Yapen Barat Utara, Sorong Raya, Yakonias Kendi, meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sorong bersama tokoh adat, untuk duduk bersama mencari solusi konkret dari permasalahan yang terjadi.  

 "Situasi panas yang kini melanda Kota Sorong merupakan rangkaian dari peristiwa sebelumnya dan harus disikapi secara bijak melalui dialog terbuka," jelas Yakonias di Sorong, Rabu (27/8/2025).

Yakonias mendesak adanya keterlibatan aktif dari aparat keamanan, kejaksaan, pengadilan negeri Sorong, dan Pemerintah Kota Sorong, serta seluruh kepala suku dalam penyelesaian konflik.

"Cara terbaik adalah duduk bersama kepala suku untuk menyelesaikan masalah ini secara bermartabat," katanya.

Yakonias juga menilai bahwa kondisi yang terjadi seperti dibiarkan sehingga berdampak pada lumpuhnya seluruh aktivitas masyarakat di Kota Sorong.

Menurutnya, pemicu utama kericuhan di Kota Sorong adalah pemindahan empat orang tahanan politik berinisial AAG, NM, MS, dan PR, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar terkait aktivitas Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), dari Sorong ke Makassar, Sulawesi Selatan.

"Intinya mereka (tahanan politik) tidak mau keluar dari Kota Sorong. Hal ini seharusnya bisa dipertimbangkan secara baik agar tidak memicu demo besar yang akhirnya menimbulkan korban," ujarnya.

Dirinya juga berharap pemerintah provinsi dan kota, aparat keamanan, hingga Badan Intelijen Negara (BIN), mempertimbangkan masukan tersebut sebagai langkah penting dalam menyelesaikan konflik.

"Terutama gubernur, wali kota, jaksa, pengadilan, dan BIN. Mereka harus berperan aktif," katanya.

Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya Brigadir Jenderal Polisi Gatot Haribowo mengatakan, suasana Kota Sorong memanas sejak Rabu dini hari, saat Kejaksaan Negeri Sorong memindahkan empat tahanan politik ke Makassar untuk menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, Sulsel.

"Situasi saat ini sudah terkendali. Kami berusaha mengamankan proses pemindahan empat tahanan tersebut," ujarnya.

Ratusan personel keamanan diturunkan ke titik-titik strategis untuk mengantisipasi aksi lanjutan dari massa pendukung tahanan.