Pentingnya Ideologi Kesehatan yang Adil dan Partisipatif

INDONESIA Health Development Center (IHDC) merilis laporan publik hasil kajian berjudul “Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025”. Kajian ini merupakan sebuah gagasan strategis yang dibangun lewat kemitraan agar sistem kesehatan Indonesia dapat mencapai tujuan utamanya yaitu keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan partisipasi publik.

Inisiator dan Ketua Dewan Pembina IHDC yang juga Menteri Kesehatan 2014-2019 Nila F. Moeloek mengatakan kesehatan adalah soal ideologi, bukan sekadar urusan teknis atau statistik. Ia mengajak masyarakat untuk bergandengan tangan membangun sistem kesehatan dengan fondasi nilai keadilan. "Falsafah Pancasila harus hadir nyata dalam ideologi mewarnai seluruh kebijakan kesehatan kita termasuk dalam mengatasi tantangan global,” kata Nila Moeloek dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada pertengahan Agustus 2025.

Dalam kajian tersebut, ketua tim peneliti ideologi kesehatan IHDC Ray Wagiu Basrowi memaparkan bahwa kajian ini telah melahirkan enam dimensi utama ideologi kesehatan Indonesia. Keenam hal tersebut merupakan hasil sintesis dari diskusi pakar, studi literatur, dan diskusi lintas sektor. Berikut keenam poin yang perlu diangkat. 

1. Kedaulatan – mengutamakan kendali nasional atas sumber daya kesehatan.
2. Komunitas dan Solidaritas – memperkuat gotong royong kesehatan berbasis komunitas.
3. Kesetaraan – menjawab ketimpangan layanan dan perlakuan terhadap kelompok rentan, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat.
4. Ekonomi dan Jaminan Pembiayaan – memperjuangkan sistem pembiayaan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tidak mampu.
5. Pendidikan dan Promosi Kesehatan – membangun gerakan literasi kesehatan sejak pendidikan dasar hingga komunitas.
6. Tata Kelola – mendorong birokrasi kesehatan yang transparan, partisipatif, dan responsif berbasis teknologi dan kepercayaan publik.

Ray menambahkan bahwa setiap dimensi perlu disertai dengan indikator keberhasilan yang terukur. Setiap dimensi perlu diukur dari segi kemandirian, rasio tenaga kesehatan di wilayah tertinggal, tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, indeks literasi kesehatan. "Penting pula ada sistem audit sosial integer layanan publik, dilengkapi dengan exemplary pengukuran berbasis komunitas,” ujar Ray Wagiu Basrowi.

Ray mengatakan bahwa keenam dimensi itu perlu disatukan dengan faktor partisipasi rakyat. Partisipasi bukan sekadar pelibatan ceremonial dalam musyawarah perencanaan pembangunan, tetapi keterlibatan bermakna rakyat dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem kesehatan mereka sendiri.
“Tanpa partisipasi yang nyata dan kolektif, ideologi hanyalah slogan. Kita ingin rakyat merasa menjadi pemilik sistem kesehatan, bukan hanya pengguna yang pasrah,” ujar Nila Moeloek yang juga pernah menjadi Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millenium Development Goals (MDG).

Laporan ini juga memperkuat argumen ilmiah dengan merujuk pada kajian filsafat sosial dan politik. Para ahli menyebutkan bahwa nilai-nilai Pancasila disebut sebagai fondasi paling cocok bagi bangsa Indonesia dalam membangun sistem kesehatan berbasis keadilan substantif.

Guru besar antropologi Semiarto Aji Purwanto dan Pakar bidang hukum dan kebijakan kesehatan Djarot Dimas, juga menyoroti pemikiran planetary yang menyatakan bahwa keadilan adalah keberpihakan kepada mereka yang paling rentan, bukan sekadar distribusi angka yang merata.

Sementara guru besar dan ekonom kesehatan Ascobat Gani dan jurnalis humaniora dan kesehatan Adhitya Ramadhan menegaskan pentingnya prinsip partisipatori terutama secara kualitas agar komunitas dapat membangun kesehatan secara ideologis dan berkelanjutan.

IHDC menekankan bahwa kebijakan kesehatan yang baik bukanlah yang mengejar angka cakupan tertinggi, tetapi yang paling berpihak kepada mereka yang paling terpinggirkan. IHDC mendorong agar hasil kajian ini diintegrasikan ke dalam dokumen-dokumen strategis pembangunan, termasuk pembangunan kesehatan, bahkan menjadi ground advokasi lintas sektor dan gerakan civil society.