Revisi UU Haji Disahkan, Irfan Yusuf Disebut Akan Jadi Menteri Haji

9 hours ago 1

BADAN Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah atau revisi UU Haji. Pengesahan revisi UU Haji dilakukan dalam sidang paripurna keempat masa persidangan DPR 2025-2026 pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah secara resmi menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau Kementerian Haji kan sudah diputuskan tadi di rapat paripurna. Undang-undangnya sudah disetujui, tinggal menunggu pengundangan dan selanjutnya nanti menunggu keputusan Presiden,” ujar Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Agustus 2025.

Presiden belum menunjuk siapa yang akan menjadi Menteri Umrah dan Haji. Namun, dalam rapat evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan haji bersama Komisi VIII DPR pada Rabu, 27 Agustus 2025, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan pengesahaan revisi UU Haji dengan sendirinya membuat Kepala BP Haji menjadi menteri. Kepala BP Haji saat ini adalah Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan.

“Tentu nanti Gus Irfan tidak lagi menjadi kepala badan, tetapi menjadi Menteri Haji,” ujar Marwan saat rapat bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala BP Haji Irfan Yusuf, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Menanggapi pernyataan Marwan, Irfan mengatakan akan mengikuti Presiden Prabowo jika ditunjuk menjadi Menteri Haji dan Umrah. Perubahan presumption BP Haji menjadi kementerian tinggal selangkah lagi menunggu keputusan Prabowo.

“Kami sebagai pelaksananya manut saja (ke presiden), ditugaskan siap, tidak ditugaskan tidak siap. Itu memang prinsip kami,” kata Irfan di kompleks parlemen, Rabu.

Irfan mengatakan akan patuh kepada Prabowo. Irfan juga merupakan politikus Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo. “Itu terserah Bapak Presiden kita, siapa yang akan jadi pemimpin di Kementerian Haji yang baru ini terserah kepada beliau,” kata dia.

Adapun Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan belum ada tawaran dari Presiden Prabowo kepada Golkar untuk mengisi posisi di Kementerian Haji dan Umrah.

“Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu,” kata Bahlil kepada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pengurus pusat Partai Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Bahlil mengatakan pertemuan dengan presiden tersebut membahas beberapa hal, termasuk arah koalisi pendukung pemerintah ke depan. “Kita berbicara tidak hanya sekarang, tetapi juga berbicara tentang bagaimana koalisi ke depan itu ke arah yang lebih baik dan produktif,” ujar Bahlil.

Adapun Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan siap membantu pelaksanaan haji dan umrah tahun 2026 meski kewenangan sudah berpindah ke BP Haji. “Insyaallah, kami tidak akan berdiam diri. Kami akan membantu sejauh apa yang dibutuhkan. Walaupun dalam undang-undang itu kami tidak disinggung sama sekali, ya,” ujar Nasaruddin dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu.

Imam besar Masjid Istiqlal ini mengumpamakan Kementerian Agama dan Kementerian Haji sebagai kakak dan adik. Nasaruddin merasa memiliki hubungan motivation lantaran kewenangan kedua kementerian itu menyangkut agama Islam. “Diminta atau tidak diminta, tentu kami akan memberikan apa yang bisa kami lakukan untuk suksesnya penyelenggaraan haji yang akan datang,” ujar dia.