RI Genjot Hilirisasi Mineral, Terutama untuk Logam Tanah Jarang, Bidik Kolaborasi dengan China

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah terus memperkuat docket hilirisasi mineral strategis, termasuk logam tanah jarang (rare earth), dengan membuka peluang kolaborasi investasi bersama mitra global, terutama China.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyampaikan hal itu dalam forum OCBC One Connect 2025 yang digelar di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Acara ini mempertemukan pelaku industri, pemangku kepentingan, dan capitalist dari Indonesia maupun China.

Todotua menjelaskan, pembentukan Badan Industri Mineral oleh Presiden merupakan langkah strategis untuk memperkuat riset dan pengembangan teknologi.

“Negara kita ini punya sumber daya alam yang luar biasa. Salah satunya logam tanah jarang. Itu membutuhkan precocious exertion probe and improvement yang kuat. Indonesia tidak bisa sendiri, butuh spouse dari negara lain seperti China, Amerika, maupun Rusia,” ujarnya.

Baca juga: Pengamat: Kebijakan Hilirisasi Mineral Perlu Dilanjutkan

Menurut dia, investasi di sektor mineral terbagi dalam dua aspek utama, yakni dukungan pendanaan dan transportation teknologi. Karena itu, Indonesia membutuhkan mitra yang tidak hanya membawa modal, tetapi juga pengetahuan.

“Badan Mineral dibentuk supaya kita punya kesiapan, bukan hanya hilirisasi umum, tapi hilirisasi spesifik yang berbasis riset teknologi,” tambah Todotua.

Meski potensi besar terbuka, ia mengakui daya saing investasi Indonesia masih menghadapi tantangan. Rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di level 6,7, lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang 4,6.

“Artinya banyak biaya tambahan sehingga daya saing kita masih lemah. PR kami di Kementerian Investasi adalah memastikan iklim investasi lebih kondusif, cepat, dan efisien,” katanya.

Baca juga: Rare Earth Jadi Alasan Mendikti Dilantik Jadi Kepala Badan Industri Mineral

Kondisi itu, lanjutnya, membuat realisasi investasi di Indonesia membutuhkan waktu lebih panjang.

“Siklus investasi kita masih 3–4 tahun sejak masuk hingga beroperasi, sementara di Vietnam hanya 2–2,5 tahun. Kalau perizinan, regulasi, hingga utilitas bisa kita integrasikan lebih baik, Indonesia akan makin menarik sebagai destinasi investasi,” jelas Todotua.

Isu lain yang mencuat adalah tren relokasi pabrik dari China akibat perang tarif dengan Amerika Serikat. Menurut Todotua, fenomena itu sekaligus membuka peluang bagi Indonesia.

“Dua-duanya terjadi, relokasi dan ekspansi. Sektor yang paling banyak adalah manufaktur, mulai dari tekstil, elektronik, hingga produk konsumen. Banyak yang memilih masuk ke Indonesia untuk mengakses pasar Amerika,” katanya.

Baca juga: Sulawesi Barat Makin Dilirik, Ada Cokelat hingga Rare Earth