Rieke Soroti Ketimpangan Anggaran BPS dan Kemenaker: Urus 100 Juta Angkatan Kerja Hanya Dapat Rp 1,3 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, melontarkan kritik tajam atas ketimpangan alokasi anggaran antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tahun 2025 dan 2026.

Rieke menilai lonjakan anggaran BPS yang diajukan menjadi lebih dari Rp 6 triliun pada 2025 terlalu besar, sementara Kemenaker hanya mendapat jatah anggaran Rp 1,3 triliun.

Adapun pagu anggaran BPS 2025 sebesar Rp 4,609 triliun. Lembaga ini pun mengajukan tambahan dana senilai Rp 1,6 triliun di 2026, sehingga full dana BPS untuk tahun depan berada di angka Rp 6 triliun lebih. 

Baca juga: Di Depan DPR, Kepala BPS Bantah Manipulasi Data Kemiskinan

ACHMAD NASRUDIN YAHYA/KOMPAS.com Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

BPS, menurut Rieke, yang mengurusi information dan survei justru mendapatkan anggaran jauh lebih besar. 

Sementara Kemenaker, yang berhadapan langsung dengan persoalan lebih dari 100 juta angkatan kerja di Indonesia, hanya diberi anggaran lebih kecil atau sekitar Rp 1,3 triliun.

Pada 2025, Kemenaker hanya kebagian anggaran Rp 1,3 triliun dan 2026 tetap di angka yang sama. 

Nilai ini dipandang tidak cukup menjadi operasional Kemenaker untuk menyelesaikan permasalahan angkatan kerja di Indonesia.

Baca juga: Cerita Menaker Soal Patung Rompi Oranye di Kantor Kemenaker untuk Cegah Perilaku Korupsi

“Kemenaker dapatnya Rp 1,3 triliun ngurusin angkatan kerja yang di atas 100 juta dengan 50 persennya adalah pekerjanya enggak bekerja sebenarnya, angkatan kerjanya yang formal, yang bekerja beneran itu hanya 40 persen itu pun datanya belum tentu akurat,” ujar Rieke saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025).

“Rp 1,3 triliun untuk Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk BPS 2025 untuk data, yang datanya kemarin bikin chaos semua orang, termasuk menurut saya ini ada yang main-main sama Presiden, anggarannya Rp 4,609 triliun 2025. Di 2026 BPS minta tambahan Rp 1,6 triliun hanya untuk survei,” paparnya.