Serikat Buruh Migran Sebut Krisis Iklim Picu WNI Kerja ke Luar Negeri

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno menilai krisis iklim menjadi faktor utama yang memaksa banyak warga Indonesia bekerja ke luar negeri. Ia menegaskan keputusan menjadi buruh migran bukanlah pilihan sukarela, melainkan akibat rusaknya sumber penghidupan di dalam negeri. “Yang pertama, kami mencoba untuk berbicara berbasis information kami selama bertahun-tahun, ternyata enggak berubah. Jadi orang-orang yang bekerja ke luar negeri itu bukan pilihan karena mereka terpaksa, tapi karena adanya permasalahan, misalnya perubahan iklim,” ujarnya saat ditemui Tempo di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.

Hariyanto mencontohkan di sektor pertanian. Banyak petani gagal panen karena iklim tak menentu sehingga kehilangan mata pencaharian. “Kondisi itu mendorong banyak perempuan bekerja ke luar negeri, terutama ke Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia, demi menopang ekonomi keluarga,” katanya.

Menurutnya, iituasi serupa, turut terjadi di sektor perikanan. Ia mencontohkan bagaimana nelayan di Karawang, Jawa Barat, kini harus melaut hingga ke Kalimantan akibat ekosistem laut rusak oleh industri. “Cost-nya besar dan mereka enggak nuntut. Maka jangan disalahkan kalau Karawang menjadi ground penempatan pekerjaan ikan kita, baik di sektor darat maupun di laut,” jelasnya.

Ia juga menyebut nelayan Sukabumi terpaksa menangkap ikan hingga Pulau Christmas, Samudera Hindia. Belum lagi dengan nelayan Tegal dan Pemalang yang kian kesulitan mencari ikan di Laut Jawa yang tercemar.

Akibatnya, banyak dari mereka bekerja sebagai awak kapal perikanan migran di luar negeri yang rentan eksploitasi. “Mirisnya teman-teman yang kemudian bekerja di luar negeri sampai hari ini tidak dilindungi. Data kami dari BMI masih ratusan, bahkan ribuan di tahun 2024 kemarin yang terjebak di situasi kerja paksa, perdagangan orang, dan ketika kembali ke Indonesia juga masih susah untuk mendapatkan akses keadilan hukum,” tutur dia.

Hariyanto meminta pemerintah serius menangani kaitan antara krisis iklim, hilangnya penghidupan, dan migrasi paksa. Ia menilai negara tak cukup hanya mengatur penempatan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi harus menjamin perlindungan menyeluruh. “Tanpa langkah nyata dari pemerintah untuk mengatasi dampak krisis iklim dan memperkuat jaminan perlindungan, buruh migran Indonesia akan terus berada dalam lingkaran kerentanan, eksploitasi, dan kesulitan memperoleh keadilan,” tuturnya.