Sosialisasi Perdana KUR Perumahan Digelar 28 Agustus 2025 di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menggelar acara besar sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Jakarta pada 28 Agustus 2025.

Acara ini secara khusus menargetkan para pengembang, kontraktor, dan vendor.

Namun, meski dimulai dari Jakarta, potensi terbesar justru ada di Jawa Barat. Oleh Karena itu, sosialiasai berikutnya akan dilangsungkan di Jawa Barat.

Baca juga: Bakal Sosialisasikan KUR Perumahan Masif, Ara: Tunggu Tanggal Mainnya

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menekankan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah penting untuk mempercepat pemenuhan target perumahan nasional.

"Acara ini akan mengundang seluruh ekosistem perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, BUMD, asosiasi, hingga pedagang bahan bangunan," ujar Ara secara eksklusif melalui sambungan telepon kepada Kompas.com, Minggu (24/8/2025).

Ara mengungkapkan, sejatinya sosialisais KUR Perumahan akan dilaksanakan di empat tempat. Selain Jakarta dan Jawa Barat, juga di kantor Danantara, dan Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).

Mengapa Jawa Barat Jadi Sorotan Utama?

Ara menjelaskan bahwa pilihan untuk memprioritaskan Jawa Barat dalam sosialisasi ini bukan tanpa alasan.

Wilayah ini memiliki jumlah kontraktor dan pengembang terbesar di Indonesia, menjadikannya lahan subur untuk program KUR Perumahan.

Baca juga: Menguak Paradoks KUR Perumahan

"Tentu yang paling terbesar itu di Jawa Barat, karena banyak kontraktor di Jawa Barat," tambahnya.

Selain sosialisasi KUR Perumahan, Ara juga mengungkapkan sebuah terobosan baru yang sedang diupayakan kementeriannya.

Ia berharap, akan ada skema pembiayaan baru yang memungkinkan pihak swasta turut berperan dalam memberikan subsidi rumah, sebuah langkah yang selama ini didominasi oleh negara.

"Doakan kami. Saya lagi berdoa dan bekerja keras. Semoga ada pembiayaan rumah subsidi, tapi yang diakomodasi swasta," ungkapnya.

Baca juga: Syarat KUR Perumahan agar Dapat Pinjaman hingga Rp 5 Miliar

Jika terobosan ini berhasil, skema pembiayaan perumahan di Indonesia akan mengalami perubahan signifikan, membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan sektor swasta.

"Kita berusaha. Skema ini hampir mirip atau mendekati atau sama dengan program perumahan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ada sekarang," katanya.

FLPP Swasta

Ide FLPP Swasta muncul dari kesadaran bahwa kebutuhan perumahan bagi rakyat jauh melampaui kapasitas anggaran negara (APBN).