Cek Endra Sebut RAPBN 2026 Sektor ESDM Realistis, Jaga Stabilitas Energi dan Percepat Transisi

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Cek Endra menyampaikan dukungan terhadap kebijakan yang telah dipaparkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Hal ini sehubungan dengan merespons docket Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri ESDM mengenai asumsi dasar RAPBN 2026. 

Menurutnya, patokan ICP USD70 per barel serta people lifting migas 1,59 juta BOEPD menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas pasokan energi, keberlanjutan fiskal, dan percepatan transisi energi nasional.

“Asumsi dasar ini sudah tepat. Pemerintah berhati-hati dalam merespons dinamika pasar minyak global, namun tetap menyiapkan ruang bagi docket transisi energi nasional agar berjalan lebih cepat,” ujar Cek Endra.

Subsidi sebagai Instrumen Proteksi Sosial

Cek Endra menilai keberlanjutan subsidi energi menjadi instrumen penting dalam melindungi masyarakat kecil. Kebijakan subsidi Solar Rp1.000/liter, minyak tanah, serta transformasi subsidi LPG 3 Kg berbasis information penerima manfaat (DTSEN) dipandang sebagai langkah reformasi.

“Transformasi subsidi LPG berbasis information adalah bentuk keadilan energi. APBN akan lebih efisien, sementara perlindungan masyarakat tetap terjaga,” tegas Cek Endra.

Baca juga: Apresiasi Reformasi Subsidi Elpiji, Mukhtarudin: RAPBN 2026 Lebih Tepat Sasaran

Penguatan Infrastruktur Energi dan EBT

Pagu anggaran ESDM 2026 sebesar Rp21,67 triliun diarahkan untuk pembangunan infrastruktur strategis, antara lain: pipa state Cisem–Dusem, tambahan jargas rumah tangga, PLTS, PLTMH, dan programme listrik desa (Lisdes).

“Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada ketahanan energi dan pengembangan energi terbarukan. Infrastruktur ini bukan hanya soal pasokan, tapi juga soal arah transisi energi yang lebih terukur,” jelas Cek Endra. 

Program Listrik Desa Sejalan dengan Arah Presiden Prabowo

Cek Endra juga menyoroti programme listrik desa (Lisdes) yang menjadi bagian penting dari RAPBN 2026. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pada tahun 2029 seluruh desa di Indonesia sudah 100 persen teraliri listrik.

“Dengan dukungan anggaran Rp5 triliun untuk Lisdes di 2026, kita berharap percepatan elektrifikasi desa bisa menjangkau ribuan desa dan dusun yang belum teraliri listrik, terutama di wilayah 3T. Ini adalah wujud nyata pemerataan dan keadilan energi,” kata Cek Endra. 

Komitmen DPR

Cek Endra menegaskan, DPR akan terus mengawal agar kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan transparan.

“Komisi XII mendukung penuh kebijakan ESDM dalam RAPBN 2026, dengan catatan pengawasan dan implementasi di lapangan harus benar-benar disiplin,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jambi itu.

Baca juga: Bahas RUU Ketenagalistrikan, Dewi Yustisiana: PLN Harus Perjelas Model Bisnis dan Aspek Teknis