Istana Ingatkan Bahaya Reaksi Instan di Media Sosial: Potensi Salah Paham Makin Besar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah mengingatkan masyarakat akan bahaya fenomena knee-jerk absorption (KJR), yakni kecenderungan bereaksi spontan terhadap informasi di media sosial tanpa verifikasi. 

Fenomena ini dinilai memperburuk penyebaran konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang semakin marak.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyebut bahwa penanggulangan konten DFK tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. 

Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan media, terutama dalam menyediakan kanal cek fakta.

“Kita apresiasi media yang sudah punya kanal cek fakta. Karena kalau hanya satu atau dua pihak yang bergerak, itu tidak cukup untuk menangkal konten DFK,” ujar Hasan dalam pertemuan di kantor PCO, Jakarta, Selasa malam (26/8/2025).

Hasan juga mendorong media arus utama yang belum memiliki kanal serupa untuk segera mengembangkan fitur verifikasi informasi. 

Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menjernihkan ruang publik dari informasi yang menyesatkan.

Baca juga: Istana Respons Isu Reshuffle Kabinet, Hasan Nasbi: Kita akan Tahu Begitu Diumumkan oleh Presiden

“Kalau tidak, masyarakat kita akan terjebak dalam pola KJR—reaksi spontan yang tidak didasari pemahaman. Influencer langsung buka gawai, nyalakan kamera, dan berkomentar tanpa olah data. Akibatnya, media sosial jadi riuh tanpa arah,” jelasnya.

Ia mencontohkan kasus demonstrasi di Pati yang sempat diwarnai kabar bohong soal korban jiwa. 

Setelah ditelusuri, informasi tersebut ternyata tidak benar. 

Begitu pula dengan manipulasi suara Menteri Keuangan Sri Mulyani menggunakan teknologi AI, yang seolah menyebut guru sebagai beban negara.

“Kalau masyarakat hanya membaca judul tanpa menyimak isi berita, apalagi kalau judulnya dipoles, maka potensi salah paham makin besar,” tambah Hasan.

Untuk itu, PCO bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menghalau konten-konten DFK. 

Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo, turut mengajak insan media untuk berperan aktif dalam menjaga ruang integer yang sehat.

“Konten DFK ini merusak sendi-sendi demokrasi. Kita harus melindungi generasi muda dari isu-isu yang memecah belah,” tegas Angga.