Kemhan Koordinasi dengan BNPP Hingga TNI Soal Insiden Penembakan WNI di Perbatasan RI-Timor Leste

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertahanan akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan Lembaga terkait insiden penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) di daerah perbatasan RI - Timor Leste.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) sekaligus Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) hingga TNI terkait hal itu.

"Kemhan menyesalkan insiden penembakan terhadap WNI, Paulus Taek Oki, di daerah perbatasan RI-RDTL (Republik Demokratik Timor Leste) dan akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait, termasuk BNPP, Kemlu dan TNI, serta beberapa Kementerian Lembaga lainnya," kata Frega saat dikonfirmasi pada Rabu (27/8/2025).

"Guna memastikan korban mendapatkan penanganan medis, juga terkait penjagaan keamanan wilayah, dan penyelesaian persoalan melalui jalur diplomatik resmi," lanjut dia.

Dilansir Tribunnews.com dari Pos-Kupang.com, terjadi bentrokan antarwarga di Desa Inbate Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan warga Distrik Oecusse Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Warga Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Paulus Kaet Oki (60), menjadi korban dalam insiden tersebut.

Kepala Desa Inbate, Matias Eko mengatakan lokasi bentrok antara warga Indonesia dan Warga Timor Leste serta UPF Timor Leste tersebut, merupakan lokasi kebun milik warga Desa Inbate.

Ia menjelaskan zelama ini masyarakat Desa Inbate mengolah lahan tersebut mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu, kata dia, secara turun-temurun lahan tersebut menjadi sumber hasil pertanian Warga Desa Inbate.

Selama ini, kata Matias, tidak pernah terjadi bentrok berdarah di lokasi tersebut.

Masyarakat Desa Inbate (sekaligus pemilik lahan pertanian), ungkapnya, meminta agar tidak boleh pembangunan patok perbatasan di lokasi itu.

Pasalnya, kata dia, titik tersebut selama ini menjadi titik sengketa antara warga Indonesia dan Timor Leste.

"Kalau mereka tidak bangun (patok perbatasan), pasti tidak ada kejadian seperti itu," ucapnya.

Semestinya, patok perbatasan yang bermasalah tersebut, tidak boleh dilakukan aktivitas khususnya pembangunan patok perbatasan. Mereka menyarankan agar dilakukan ke depan tidak dilaksanakan aktivitas.

Dia berharap insiden tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.