Tarif Hotel Tembus Rp150 Juta per Malam, Konferensi Perubahan Iklim di Brasil Terancam Sepi Delegasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Diaz Hendropriyono menyampaikan kekhawatirannya terkait mahalnya biaya akomodasi di Belem, Brasil, yang berpotensi menghambat partisipasi negara-negara anggota dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) pada 10–21 November 2025 mendatang.

Kota Belem, ibu kota negara bagian Pará di utara Brasil, akan menjadi tuan rumah COP30. 

Namun, keterbatasan infrastruktur di kota tersebut—termasuk pelabuhan, jembatan, dan fasilitas perhotelan—menyebabkan lonjakan harga akomodasi yang luar biasa.

“Untuk satu kamar edifice saja bisa mencapai Rp150 juta per malam. Bahkan yang paling murah pun sekitar Rp57 juta,” ujar Diaz usai menghadiri rapat pembekalan delegasi Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Diaz menilai kondisi ini bisa berdampak serius terhadap kehadiran delegasi dari negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan anggaran. 

“Kami khawatir, karena infrastruktur dan anggaran yang terbatas, apakah semua negara anggota UNFCCC mampu hadir dan menyuarakan aspirasinya,” tambahnya.

Indonesia sendiri akan membawa sejumlah isu penting dalam konferensi tersebut, salah satunya adalah dorongan terhadap realisasi pendanaan iklim dari negara-negara maju kepada negara berkembang.

Baca juga: Penasihat Muda Sekjen PBB, Ada Tokoh Muda Perubahan Iklim Indonesia

Sebelumnya, negara maju menjanjikan pendanaan sebesar 30 miliar dolar AS per tahun, yang seharusnya ditingkatkan menjadi 100 miliar dolar AS. 

Namun hingga tahun 2020, janji tersebut belum terealisasi. 

Dana baru mulai cair pada 2022, itupun tidak sesuai dengan komitmen awal.

“Janji dan realisasi masih belum sejalan,” kata Diaz.

Indonesia juga akan mendorong people baru melalui skema New Collective Quantified Goal (NCQG), yakni pendanaan sebesar 300 miliar dolar AS per tahun, menuju full 1,3 triliun dolar AS seperti yang diusulkan dalam COP30 di Baku, Azerbaijan, tahun 2024 lalu.

“Kita ingin mendorong lagi agar negara maju benar-benar merealisasikan pendanaan sebesar 1,3 triliun dolar AS untuk mendukung negara-negara berkembang,” tutup Diaz.