Trump Pimpin Pertemuan Soal Masa Depan Gaza di Gedung Putih Tanpa Libatkan Suara Palestina

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan memimpin 'pertemuan besar' di Gedung Putih pada Rabu (27/8/2025).

Pertemuan ini disebut akan membahas rencana pascaperang bagi wilayah Gaza.

Utusan khusus AS, Steve Witkoff menyampaikan bahwa pertemuan ini akan mengerucutkan sebuah rencana komprehensif yang diyakini memiliki motif kemanusiaan yang kuat dari Presiden Trump.

Namun pertemuan ini tidak melibatkan suara langsung dari rakyat Palestina.

Konflik Israel-Gaza terjadi sejak Oktokber 2023.

Di mana Israel melancarkan serangan besar-besaran di Gaza yang hingga saat ini telah menewaskan 63.000 warga Palestina.

Presiden Trump dikenal dengan pendekatan kontroversialnya terhadap konflik ini.

Pada awal 2025, Trump mengejutkan dunia dengan usulan kontroversial untuk mengambil alih Jalur Gaza.

Tidak hanya itu, ia juga memiliki rencana untuk mengusir sekitar dua juta penduduknya dan membangun kembali wilayah tersebut sebagai 'Riviera Timur Tengah'.

Rencana ini mendapat dukungan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Namun menuai kecaman dari berbagai negara Eropa dan Arab yang menilai rencana tersebut tidak mempertimbangkan aspirasi rakyat Palestina.

Pertemuan di Gedung Putih

Baca juga: PBB Minta Israel Tegakkan Keadilan Setelah Pengeboman Double Tap RS Gaza

Dalam wawancara dengan Fox News, Steve Witkoff menjelaskan bahwa pertemuan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Trump ini bertujuan menyusun rencana pascaperang yang dianggapnya sangat komprehensif dan bermotif kemanusiaan. 

"Ini adalah rencana yang sangat komprehensif yang akan kami susun keesokan harinya. Saya pikir banyak orang akan melihat betapa kuat dan tulusnya rencana ini, dan ini mencerminkan motif kemanusiaan Presiden Trump di sini," jelasnya, dikutip dari Anadolu Ajansi.

"Kami pikir kami akan menyelesaikan (perang) ini dengan satu atau lain cara, setidaknya sebelum akhir tahun ini," tambahnya.

Namun, kritik mengemuka karena suara rakyat Palestina belum dilibatkan dalam pembahasan ini, padahal mereka merupakan pihak yang paling terdampak oleh konflik berkepanjangan.