Influencer Andovi dkk Susun 17+8 Tuntutan Rakyat: Kami Aja Bisa, Kok DPR Enggak Bisa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Influencer Andovi Da Lopez bersama teman-temannya menyusun 17+8 tuntutan rakyat bisa selesai dalam waktu tiga jam.

Andovi mengatakan awalnya dirinya menghubungi influencer lainnya seperti Salsa Erwin hingga Jerome Polin untuk menyusun tuntutan yang bisa didengar oleh publik. 

"Kita panggil semua yang itu, kita bikin satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang. Nah, itu telephone call-nya memang sekitar 3 jam memang," kata Andovi saat unjuk rasa bersama mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (1/9/2025).

Baca juga: BEM SI Pastikan Tidak Gelar Demo di Jakarta Hari Ini

Namun sejumlah warganet membandingkan mereka dengan kinerja anggota DPR yang lama dalam menyusun tuntutan rakyat. 

Menurut dia, DPR seharusnya bisa cepat menyusun tuntutan rakyat dalam waktu cepat seperti para influencer tersebut.

"Ya gini, buktinya kita saja bisa, kok DPR enggak bisa, walaupun ini tuntutan ya," imbuh dia.

Baca juga: Jerome Polin Bagikan Tuntutan Rakyat 17 + 8 untuk Pemerintah, Begini Isinya

Adapun tuntutan yang disusun berjudul "17+8 Tuntutan Rakyat sebagai berikut:

Deadline 5 September

• Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
• Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
• Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
• Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
• Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
• Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
• Tegakkan disiplin interior agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Baca juga: Ada 9 Demo 1 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini

Deadline 31 Agustus 2026:

• Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
• Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
• Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
• Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor
• Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis
• TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
• Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini