Pemerintah Dinilai Gagal Menangkap Pesan Bung Hatta soal Rumah Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyediaan perumahan rakyat dinilai semakin jauh dari visi Bapak Perumahan Nasional Mohammad Hatta atau Bung Hatta.

"Penyediaan perumahan oleh pemerintah di Indonesia pada usia ke-80 Indonesia merdeka malah semakin menjauh dari visi Bung Hatta," kata Ahli Tata Kota dan Permukiman, Jehansyah Siregar, saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/08/2025).

Jehansyah menjelaskan, Bung Hatta dalam pidatonya pada Kongres Perumahan Rakyat tahun 1950 bermimpi, seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2000 sudah hidup sejahtera dan tinggal di rumah layak huni dalam lingkungan permukiman yang baik dan sehat.

Baca juga: Ara Akui Banyak Kekurangan, Terima Kritik dan Masukan Atasi Backlog Rumah

"Kenyataannya, setiap masa pemerintahan berganti, malah semakin banyak masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh yang sangat jauh dari layak, apalagi sejahtera. Pemerintah gagal dalam menangkap pesan Bung Hatta," ucapnya.

Hal ini salah satunya bisa dilihat melalui nomenklatur perumahan rakyat yang kini diganti menjadi perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan nama kementerian yang mengurus sektor ini pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Konsep Perumahan Bergeser

Selain itu, konsep perumahan rakyat telah bergeser, dari yang awalnya berfokus ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ke golongan menengah atas.

"Perumahan rakyat yang menguatkan peran negara untuk mengelola sumber daya kunci seperti tanah dan prasarana, semakin menyimpang melalui kebijakan wide dengan menyerahkan tanggung jawab merumahkan rakyat kepada bisnis properti," ujarnya.

Baca juga: Fahri: Harga Rumah Bisa Turun, tapi Dibangun di Atas Tanah Negara

Menurutnya, Bapak Perumahan Nasional sudah banyak makan asam garam melihat dan mempelajari berbagai sistem negara kesejahteraan di Eropa.

"Bung Hatta sudah melihat kebutuhan akan lodging transportation systems yang perlu dipupuk dalam kurun waktu yang lama. Baik berupa nationalist lodging system, aforesaid assistance lodging strategy maupun societal lodging system, semua sistem itu butuh waktu," paparnya.

Sayang, pemerintah tidak memahami cita-cita Bung Hatta yang tercermin dari pidatonya tersebut. Sistem public housing tidak kunjung terpupuk, selain main proyek rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang tidak terencana dan tidak dikelola dengan baik.

Baca juga: Terungkap, Hashim Sering Tegur Ara soal Perumahan Rakyat

"Begitu pula sistem community based lodging tidak berkembang selain main proyek bedah rumah yang menjelma jadi seperti bansos rumah," katanya.

Sehingga, programme membangun dan merenovasi sebanyak 3 juta rumah per tahun diproyeksi tidak akan berhasil memenuhi cita-cita Bung Hatta tersebut.

3 Juta Rumah Gagal?

Program ambisius bertajuk 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi sebanyak 3 juta portion per tahun masih belum membuahkan hasil.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat ditemui usai mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Progres kementerian teknis di bawah Kementerian Koordinator Bidan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (13/08/2025).

Baca juga: BCA Turun Gunung, Garap KPR Subsidi dengan Skema Serupa FLPP APBN

Bahkan, politikus Partai Gelombang Rakyat (Gelora) tersebut mengaku telah meminta maaf langsung kepada atasannya, yakni Menteri Koordinator IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam rapat tersebut.

"Tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) masih nol gitu," ucapnya.

Menurutnya, selama 10 bulan ini, Kementerian PKP malah bekerja di luar Key Performance Indicator (KPI), seperti begerak di bidang Corporate Social Responsibility (CSR) hingga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita. Kan itu ada dalam mandat dari Perpres Pembentukan Kementeriannya," katanya.

Baca juga: Beli Rumah Bebas PPN Resmi Berlaku Sampai Akhir 2025, Ini Ketentuannya

Adapun yang menjadi KPI Kementerian PKP, antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, subsidi melalui tanah, PSU, dan penataan kawasan.

Sementara wacana pelaksanaan programme 3 Juta Rumah telah banyak diutarakan oleh Kementerian PKP.