7 Respons Mulai Buruh, DPR hingga Wapres Usai OTT KPK Immanuel Ebenezer

Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel turut mendapatkan respons dari sejumlah pihak.

Salah satunya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal turut buka suara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan. Menurutnya, Wamenaker diduga tergoda melakukan korupsi.

"Saya ingin mengatakan, memang setiap pejabat bahkan aktivis buruh kalau sudah berhadapan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap perusahaan-perusahaan besar itu selalu digoda atau tergoda terhadap sejumlah uang," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis 21 Agustus 2025.

Kemudian, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto yang tidak memberi ruang pada perilaku korupsi. Dia meneruskan pesan ini kepada seluruh pegawai Kemnaker.

"Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani Pakta Integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi," tegas Yassierli.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto pun telah menandatantani keputusan presiden (Keppres) terkait pemberhentian Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wamenaker.

"Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah mendatangani keputusan presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan," jelas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan, Jumat 22 Agustus 2025.

Berikut sederet respons sejumlah pihak usai kasus OTT KPK terhadap Immanuel Ebenezer dihimpun Tim News Liputan6.com:

Sejak awal menjabat, sederet pernyataan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer kerap memicu perdebatan. Gaya bicaranya yang blak-blakan membuat namanya tak pernah jauh dari kontroversi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal turut buka suara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Menurutnya, Wamenaker diduga tergoda melakukan korupsi.

"Saya ingin mengatakan, memang setiap pejabat bahkan aktivis buruh kalau sudah berhadapan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap perusahaan-perusahaan besar itu selalu digoda atau tergoda terhadap sejumlah uang," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis 21 Agustus 2025.

Termasuk dalam kaitan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang turut menyeret nama Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel. Kasus lainnya, bisa berkaitan dengan pembayaran pesangon yang tak sesuai aturan.

"Nah didalam kasus bang Noel kita tahu sangat terkenal kan sering menangani kasus-kasus, akhirnya tergoda terhadap sejumlah uang yang bisa saja diduga diiming-imingi dan kita tahu gaji Wamen, gaji seorang Menteri masih jauh dari layak sehingga godaan itu selalu kuat," tutur dia.

Dia berharap Noel bisa menjalani pemeriksanaan dengan kooperatif dan tenang.

"Saya prihatin dan terkejut bagaimana seorang Noel yang kita tau banyak membantu kasus-kasus buruh seperti kasus ijazah yang ditahan, magang yang tidak sesuai undang-undang sampai diduga memeras pengusaha yang akan mengurus perizinan K3," bebernya.

Said Iqbal turut meminta kepada pejabat negara untuk bisa menghindari praktik korupsi. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"KSPI dan Partai Buruh mengimbau seluruh pejabat untuk berhati-hati sebagaimana yang disampaikan Presiden Prabowo agar jangan melakukan korupsi. Bisa saja digoda atau tergoda, sekali lagi jangan melakukan korupsi," tegasnya.

"Kita lawan korupsi, jadikan kasus Wamenaker ini bang Noel sebagai pelajaran kuat dan jangan berenti," sambung Said Iqbal.

Selain itu, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menyatakan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer menjadi hal yang mengejutkan publik sekaligus memprihatinkan.

"Di sisi lain KPK telah membukakan mata publik, khususnya bagi kaum buruh dan masyarakat umum, bahwa praktik kongkalikong, korupsi, kolusi dan nepotisme dalam dunia ketenagakerjaan itu nyata adanya, dan terjadi secara masif di berbagai daerah dan tingkatannya yang telah terjadi selama bertahun-tahun," tutur Sunarno saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu 23 Agustus 2025.

"Sehingga kasus-kasus perselisihan ketenagakerjaan, PHK sepihak, pemotongan upah, mutasi sepihak, national busting, aksi unjuk rasa, mogok kerja dan lain-lain, selalu menghiasi cerita hari-hari kaum buruh di berbagai media massa," sambungnya.

Sunarno mengakui, sebenarnya Noel dalam beberapa bulan menjabat sebagai Wamenaker dikenal sebagai sosok pejabat yang aktif dan menggebu-gebu menyuarakan perjuangan buruh. Bahkan terlihat galak terhadap pengusaha nakal.

Namun, dunia ketenagakerjaan adalah dunia yang keras, panas, penuh keringat dan cucuran aerial mata. Kementerian Ketenagakerjaan, Menaker, Wamenaker, pejabat Disnaker, mediator, Pengawas Ketenagakerjaan, DPR Komisi IX, hingga hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), harusnya menjadi penegak keadilan bagi kaum buruh.

"Bukan malah menjadi beban tambahan bagi kaum buruh dengan cara memeras keringat buruh dengan modus keabsahan sertifikasi K3 atau pun bargaining atas pelanggaran hak-hak normatif kaum buruh," jelas dia.

Menurutnya, perselisihan hubungan concern dalam dunia ketenagakerjaan adalah perjuangan yang panjang nan berliku, demi menguji kebenaran dan keadilan bagi kaum buruh, serta intelligence pejabatnya.

Dunia ketenagakerjaan sarat dengan tawar menawar, negoisasi, dan kongkalingkong. Maka bagi pejabat dan siapapun yang tidak memiliki keteguhan hati serta etika motivation tinggi, perjuangan akan berakhir dengan persekongkolan yang justru membela kepentingan kapitalis hingga oligarki.

Hal itu sekaligus tamparan keras pemerintahan Prabowo-Gibran, di saat programme efisiensi anggaran menjadi andalan solusi pembiayaan pembangunan nasional. Di tengah janji manis saat berpidato dalam peringatan May Day 2025.

"Kabar buruk ini sekaligus untuk pengingat para pejabat lain tentang komitmen, tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan rakyat untuk terus memperjuangkan dan mensejahterakan rakyat kecil, dan khususnya untuk membebaskan kaum buruh dari belenggu penindasan dan ketidakadilan," kata dia.

"Kutipan penting dari pepatah lama Abraham Lincoln, ‘Jika ingin mengetahui watak seseorang, maka berilah jabatan’. Ungkapan ini mengandung makna bahwa kekuasaan atau jabatan dapat mengungkap karakter seseorang yang sebenarnya, baik dari sisi yang baik maupun dari sisi buruknya," lanjut Sunarno.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ikut menyayangkan, bahwa kasus tersebut telah mencederai kepercayaan buruh terhadap pemerintah dalam menjalankan mandat perlindungan pekerja, khususnya terkait programme K3.

“Buruh tentu merasa kecewa dan khawatir. Bagaimana mungkin pejabat yang seharusnya melindungi hak-hak pekerja justru diduga terlibat praktik korupsi. Ini jelas meruntuhkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam memastikan keselamatan kerja,” ungkap Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz saat dihubungi Liputan6.com.

Menurut Riden, keselamatan kerja bukan hanya soal aturan di atas kertas, namun menyangkut nyawa jutaan buruh di berbagai sektor industri. Jika pengelolaan programme K3 dinodai praktik korupsi, maka risiko yang dihadapi pekerja semakin besar.

Pemerintah pun diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terbuka terhadap seluruh programme K3 yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.

"Kami mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas penuh. Jangan sampai K3 hanya menjadi proyek yang rawan penyimpangan, sementara buruh terus menanggung risiko kecelakaan kerja," terang dia.

"Keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal yang paling mendasar bagi buruh. Kalau programme K3 sampai dikorupsi, maka yang dipertaruhkan adalah nyawa pekerja di lapangan. Ini bukan main-main," sambungnya.

Program K3 seharusnya menjadi garda terakhir untuk memastikan para buruh pulang dalam keadaan selamat setelah bekerja. Jika terjadi penyimpangan anggaran dan programme di Kemenaker, artinya perlindungan buruh telah diperdagangkan.

"Buruh jadi ragu, apakah negara benar-benar hadir melindungi, atau justru membiarkan pekerja semakin rentan terhadap kecelakaan kerja," Riden menandaskan.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kasus dugaan korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel menjadi alarm terhadap Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo.

"Alarm tanda bahaya berbunyi nyaring. Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, aktivis 98 dan Wakil Menteri yang lantang menyuarakan anti-korupsi, malam itu muncul di berbagai media nasional dengan wajah lesu mengenakan rompi oranye," kata Wijayanto dalam keterangannya, Minggu 24 Agustus 2025.

Dia menuturkan, yang lebih mengejutkan, peristiwa menghebohkan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo di depan MPR dan DPR yang disaksikan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pidatonya, Presiden kembali menegaskan komitmen memberantas korupsi, bahkan mengancam seluruh jajarannya agar menjauhi perilaku koruptif. Ia sendiri berjanji akan memimpin upaya mengejar koruptor hingga ke Antartika.

"Narasi anti-korupsi adalah tema yang paling sering muncul dari Presiden sejak pidato perdananya usai dilantik hingga berbagai orasi kampanyenya. Kata-kata itu selalu menggelegar, mengalirderas seolah datang dari alam bawah sadar mengindikasikan tingkat keseriusan yang tinggi,” ujar dia.

"Fenomena Noel menyadarkan kita bahwa pemberantasan korupsi bukanlah perkara mudah. Noel, yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat, justru memeras mereka dengan menarikkan tarif sertifikat K3 (Kesehatan dan KeselamatanKerja) dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta per sertifikat,” ia menambahkan.

"Alih-alih memperbaiki birokrasi, Noel justru melanjutkan praktik yang terjadi sejak 2019, bahkan ia meminta bagian dari aliran dana korupsi. Lebih ironis lagi, praktik tersebut melibatkan ASN hingga pejabat eselon II, dan dilakukan sejak bulan pertama ia menjabat. Tak heran banyak pihak meyakini posisi Wakil Menteri hanya ia jadikan batu loncatan untuk korupsi," kata dia.

Sayangnya, ia menuturkan, Noel tidak sendiri. Pada saat bersamaan, Kementerian Agama tengah diperiksa KPK terkait isu kuota haji. Kementerian Komunikasi dan Digital juga sedang ditelisik dalam kasus perlindungan judi online. Faktanya, daftar kasus korupsi di kementerian dan lembaga Indonesia amatlah panjang.

"Korupsi telah mengakar, hingga muncul kesan bahwa pemerintah kita telah menjelma menjadi “Pemerintahan Wani Piro”: values (nilai-nilai) dibuang, digantikan worth (nilai uang). Segalanya serba pragmatis dan transaksional,” ujarnya.

"Program masif, berdampak luas, dan diwujudkan dalam waktu singkat adalah ciri khas Presiden Prabowo. Di satu sisi, karakter ini mendatangkan manfaat nyata bagi Indonesia yakni keputusan bergabung dengan BRICS, negosiasi dagang dengan AS yang cukup sukses, hingga kemajuan IEU-CEPA," ia menambahkan.

"Namun di sisi lain, gaya ini juga menghadirkan risiko besar, terutama pada programme yang rumit, berbiaya tinggi, jangka panjang, serta melibatkan tim besar dengan koordinasi intensif,” ujar dia.

Ia menuturkan, programme Makan Bergizi Gratis, misalnya. Target 83 juta siswa setiap hari dengan biaya Rp 335 triliun per tahun, melibatkan 30.000 dapur serta rantai pasok yang panjang, jelas sangat berisiko.

"Bagaimana jika terjadi korupsi sistemik? Bagaimana jika kelalaian operasional menimbulkan keracunan massal?," ujar dia.

Selain itu, Ia menilai, Program Kopdes Merah Putih juga sangat rentan. Bagaimana jika mayoritas pinjaman oleh 80.000 koperasi justru macet.

"Apakah kita siap menghadapi “krisis Kabupaten Pati” dalam skala nasional? Demikian pula programme 3 Juta Rumah. Bagaimana jika terjadi korupsi sistemik? Bagaimana jika masyarakat berpenghasilan rendah gagal membayar cicilan KPR bersubsidi karena daya beliturun? Apakah mereka rela rumahnya disita bank?,” ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto yang tidak memberi ruang pada perilaku korupsi. Dia meneruskan pesan ini kepada seluruh pegawai Kemnaker.

Diketahui, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Noel diduga terlibat kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani Pakta Integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi," tegas Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025.

Dia turut menyayangkan dugaan korupsi yang melibatkan Wamenaker Noel. Dia berharap hal ini bisa menjadi pembelajaran dan tidak ada lagi pegawai Kemnaker yang terlibat kedepannya.

"Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap kedepan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun," tuturnya.

Dia menjelaskan, seluruh pejabat Kemnaker wajib menandatangani pakta integritas. Hal ini ditujukan agar menghindari perilaku korupsi.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli buka suara terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel. Dia mengaku prihatin telah terjadi hal tersebut.

"Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK," kata Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025.

Dia menegaskan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Yassierli bakal mendukung langkah KPK dalam rangka pemberantasan korupsi.

"Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi," tegas dia.

Yassierli menjelaskan, OTT terhadap Wamenaker Noel menjadi semacam pukulan telak. Lantaran, diakuinya banyak upaya pemberantasan korupsi yang dilakukannya sejak awal menjabat.

"Bagi saya dan keluarga besar Kemnaker, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan," tuturnya.

Selain itu, meski sejumlah pejabat dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan pelayanan tetap jalan.

"Tetap berjalan," kata dia kepada wartawan.

Yassierli mengatakan tetap melibatkan pihak ketiga alias PJK3 sebagai mitra. Namun, ia memastikan yang tidak patuh langsung ditindak.

"Bahkan kemarin saya sampaikan PJK 3 yang belum melakukan komitmen ulang fakta integritas, kita tahan dulu izinnya. Tapi tetap, ini kan proses dari suatu sistem yang sudah lama. Jadi memang perbaikan itu butuh. Butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi. Dan inilah yang terus menjadi PR kami ke depan," ujar dia.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan kementeriannya akan terus berbenah.

"Jadi sekali lagi, berbagai hal sudah kita lakukan untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker ini. Jadi dari orangnya, kemudian ohio ini ada potensi, ketika layanannya kita lihat beresiko kita putar orangnya, kemudian pakta integritas, kemudian kita ingatkan terus," ucap dia.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai OTT kali ini sesuai dengan definisi yang sesungguhnya. Sebab sebelumnya Sahroni mempertanyakan terminologi OTT setelah kader NasDem yang juga Bupati Kolaka dikabarkan ditangkap tangan oleh KPK.

Menurut Sahroni, OTT terhadap Immanuel Ebenezer sudah sesuai. Alasannya, sesuai dengan fakta.

"Saya juga apresiasi KPK karena kali ini tegas menyebut OTT, dan memang sesuai faktanya: ada orangnya, ada transaksinya, dan ada buktinya. Jadi memang sesuai dengan definisi OTT yang sesungguhnya," kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat 22 Agustus 2025.

Sahroni juga mengapresiasi kinerja KPK dalam OTT Immanuel Ebenezer. Menurutnya, OTT ini menunjukkan KPK tetap konsisten dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

“Ini jadi bukti nyata bahwa KPK tidak tebang pilih dalam penindakan. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses secara hukum, tidak peduli posisinya apa atau dekat dengan siapa. Semua berdasarkan laporan dan temuan hukum,” ujar Sahroni.

Untuk diketahui, saat Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (20/8), satu hal yang menjadi sorotan pimpinan sidang Ahmad Sahroni, yaitu terkait mekanisme kerja KPK, khususnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dinilai membingungkan.

Menurutnya, mekanisme OTT terakhir KPK di Makassar telah membingungkan banyak pihak. Sebab saat itu, KPK menyebut telah meng-OTT seorang terduga pelaku yang merupakan Bupati Kolaka Timur, padahal yang bersangkutan masih ada dan menghadiri kegiatan di Makassar.

"Kita kalau berbicara penegakkan hukum, 1000% kita pasti dukung pak. Tapi masalahnya, kita jadi bingung sama mekanisme kerja KPK kemarin, terutama terkait terminologi OTT. Jadi OTT itu seperti apa? Tangkap tangan di lokasi beserta bukti kejahatan, atau bagaimana? Karena apa yang terjadi di Makassar kemarin tidak seperti itu. Kita ingin KPK bisa fokus penegakan hukum," ujar Sahroni.

Selain itu, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menganggap OTT KPK yang menyasar Wamenaker Immanuel Ebenezer seperti "gol bunuh diri". Sebab, kata dia, Presiden Prabowo Subianto selalu menyuarakan isu-isu terkait pemberantasan korupsi.

"Kita sangat prihatin dengan kejadian ini, karena presiden sangat gencar menyuarakan isu-isu soal pemberantasan korupsi," kata Nasir Djamil di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025.

Meski begitu, dia menilai bahwa OTT Wamenaker yang akrab disapa Noel itu itu bukti bahwa Presiden Prabowo tak mengintervensi urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, OTT terhadap anggota dari Kabinet Merah Putih itu merupakan pesan bahwa KPK bekerja secara independen tanpa dicampuri oleh kekuasaan.

"Kita salut kepada Presiden Prabowo, karena tentu saja dia tidak berusaha untuk melakukan upaya-upaya dengan kewenangan yang dia miliki untuk mencegah terjadinya peristiwa itu," kata legislator yang membidangi urusan penegakan hukum itu.

Terjaringnya Wakil Menteri Ketenegakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) mencuat kabar soal wacana reshuffle kabinet.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal kemungkinan reshuffle kabinet tersebut.

"Kalau ini (reshuffle kabinet) lebih baik ditanya kepada Mensesneg, mungkin lebih tepat," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025.

Meski demikian, Politikus Gerindra ini mengingatkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto tak akan pandang bulu, terlebih ada kabinetnya yang melakukan kasus korupsi.

"Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi," jelas dia.

Dasco pun menegaskan, Presiden Prabowo tak akan melindungi anggota kabinetnya yang terkena kasus korupsi.

"Pasti presiden tidak akan melindungi. Bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji," kata dia.

Selain itu, Ketua DPR, Puan Maharani mengaku baru mengetahui kabar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dirinya mengaku, mendengar informasi tersebut saat mengikuti rapat paripurna DPR.

"Ya saya juga baru mendengar beritanya tadi saat di Paripurna, jadi belum tahu terjadinya karena apa dan lain dan sebagainya," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Meski demikian, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini memastikan akan mencari tahu lebih lanjut terkait penyebab Immanuel Ebenezer terjaring OTT KPK.

"Karena melihat di info beritanya saat tadi melaksanakan Paripurna, jadi ya saya akan cek dulu, kenapa dan seperti apa proses ini terjadi," kata Puan.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, buka suara terkait Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. Noel terseret kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3.

"Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada," kata Jokowi kepada awak media di kediaman pribadinya di Solo pada Jumat 22 Agustus 2025.

Ketika disinggung mengenai namanya yang disangkutpautkan dengan Wamenaker tersebut, ia pun membenarkannya karena Noel sebelumnya merupakan Ketua Relawan Jokowi Mania. Setelah Jokowi pensiun, Noel pun memutuskan untuk mendukung Prabowo dengan membentuk Relawan Prabowo Mania.

"Benar," ucapnya singkat.

Oleh karena itu, katanya, terkait kasus hukum yang menjerat bekas relawannya tersebut. Jokowi meminta mengikuti proses hukum yang berjalan di KPK.

"Ya ikuti proses hukum yang ada," tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto telah menandatantani keputusan presiden (Keppres) terkait pemberhentian Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

Immanuel Ebenezer diberhentikan usai resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah mendatangani keputusan presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan," jelas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan, Jumat 22 Agustus 2025.

Pemerintah, kata dia, menyerahkan proses hukum yang menjerat Immanuel Ebenezer kepada KPK.

"Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya," katanya.

Prasetyo berharap kasus Immanuel menjadi pembelajaran bagi para anggota Kabinet Merah Putih dan semua pejabat negara.

Dia mengingatkan semua pihak bahwa Presiden Prabowo berkomitmen memberantas korupsi.

"Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan untuk sekali lagi benar-benar Pak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras dalam memberantas tindak pidana korupsi," tutur Prasetyo.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersuara soal operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel. Menurut dia, semua pihak harus mematuhi proses hukum yang tengah berjalan.

"Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK," kata Gibran kepada awak media saat kunjungan ke Poso, Jumat 22 Agustus 2025.

Dia menegaskan, sebagai pembantu Presiden Prabowo harus memiliki komitmen yang sama terkait pemberantasan rasuah.

"Yang jelas, saya sebagai pembantu presiden mendukung penuh komitmen dari bapak presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini," tegas Gibran.